Home
Pengamat: Sektor Pariwisata Pekanbaru Beri Efek Ganda Peningkatan Ekonomi | Cabup Hamulian SP Didatangi Pemuda Dan Masyarakat Tambusai Utara, Begini Kejadiannya | Antisipasi Begal Sepeda, Polres Siak Turunkan Satgas Khusus Anti Begal | Sekda Siak Hadiri Peringatan Maulid Nabi di Mesjid Al Ihsan Kampung Lubuk Jering | Eks Polisi Gagal Tusuk Ustaz di Aceh Saat Ceramah Maulid Nabi | Aktivitas Penumpang di Bandara SSK II Pekanbaru Naik Saat Libur Panjang
Sabtu, 31 Oktober 2020
/ Nasional / 16:31:06 / Pengamat: Praktik Politik Uang Telah Lama Dimulai Internal Parpol /
Pengamat: Praktik Politik Uang Telah Lama Dimulai Internal Parpol
Kamis, 24 September 2020 - 16:31:06 WIB

PEKANBARU - Guru besar Fakultas Hukum Unhas, Dr. Ahmad Yani, SH, MH, mengemukakan bahwa praktik poltik uang telah lama terjadi bahkan telah dimulai dalam internal partai politik di tanah air sehingga dibutuhkan pembenahan sistem ketatanegaraan RI mestinya dimulai dari pembenahan sistem kepartaian.

"Keberhasilan penataan parpol akan membereskan 50 persen dari system ketatanegaraan kita, dan kebijakan teesebut perlu dilakukan berkaitan dengan bakal digelarnya Pilkada 2020 pada sejumlah daerah di tanah air," kata Guru besar Fak Huk Unhas, Ahmad Yani yang juga politisi dan akademisi dalam keterangannya diterima Antara Riau, Rabu.

Pendapat demikian dikemukakannya dalam webinar DIHPA Indonesia berjudul Mahar Politik Anakronisme pemikiran perilaku koruptif menampilkan enam pemateri dari berbagai perguruan ringgi di tanah air.

Terkait pilkada Ahmad Yani menganjurkan sebaiknya dikembalikan ke sistem perwakilan saja karena maksud pilkada langsung yang pernah digelar dulu sesungguhnya untuk mengatasi kemungkinan politik uang dan dipikir tidak mungkin menyogok rakyat satu kabupaten atau satu provinsi.

Kenyataannya harapan tersebut, katanya lagi, tidak terbukti dan KPU pun sebagai penyelenggara Pemilu atau Pilkada sulit untuk benar-benar bebas dari kepentingan politik khususnya dari incumbent. Idealnya dalam proses pencalonan kepala daerah, parpol lah yang mencari calon, tapi kenyataannya sekarang justru calon yang mencari-cari.

"Penentuan rekomendasi kepala daerah harus persetujuan pimpinan partai tingkat pusat, idealnya cukup satu tingkatan di atas daerah yang menyelenggarakan pilkada. Akibatnya terjadi politik yang oligarkis, pemilik modal berperan sebagai sponsor pencalonan kepala daerah yang berpotensi membuat calon kepala daerah berurusan dengan KPK," katanya.

Ia mengatakan, meskipun kenyataan ini dapat kita rasakan tetapi sangat sulit dibuktikan apalagi mau menegakkan hukum atas kasus ini. Perlu dibentuk peradilan khusus pemilu, calon yang terbukti menggunakan poltik uang didiskualifikasi sebagai calon.

Feri Amsari, Direktur Pusako Unand menyatakan parpol di Indonesia tidak memiliki mekanisme demokrasi internal, sehingga yang ada adalah pertalian darah, pertalian daerah, pertalian dakwah dan ujung-ujungnya pertalian dana.

"Tidak akan ada demokrasi jika pemilihan ketua partai saja masih belum demokratis. Dalam pilkada tidak ditemukan calon yang benar-benar kader partai, akan tetapi kader kepentingan ketua partai karena calon kepala daerah harus disetujui ketua partai tingkat pusat," katanya.

Idealnya, saran Feri perlu6 dibuat batasan masa jabatan seseorang boleh menjadi ketua partai. Penyelenggaran sulit untuk benar-benar steril dari parpol jika proses rekrutemnnya masih melibatkan para politisi.

Pakar Hukum Pidana UNRI, Dr Erdianto Effendi menyatakan bahwa praktik pencalonan kepala daerah saat ini, seringkali mengabaikan kader nternal partai atau kader lain yang potensial.

Praktik uang dalam proses pencalonan patut dikriminalisasi karena adanya korban, berdasarkan ratio dan adanya kesepakatan sosial. Meskipun telah ada sanksi pidana dalam UU No. 10 Tahun 2016, ancamannnya justru terlalu ringan.

"Para pemimpin partai politik dapat saja ditafsirkan sebagai penyelenggara negara sehingga praktik politik uang dalam proses pencalonan kepala daerah dapat saja ditafsirkan sebagai praktik suap atau gratifikasi atau pemerasan dalam jabatan.

Perluasan tafsir dalam hukum pidana tidak sepenuhnya dilarang karena larangan analogi hanya dalam hal membuat noma baru, bukan untuk menjelaskan undang-undang terutama jika dihadapkan pada sejumlah tindakan jahat yang tanpa pendekatan demikian, pasti akan lolos dari jaring keadilan," katanya.

Selain itu Guru Besar FH UI, mantan Dekan dan Anggota Panwaslu Prof Topo Santoso, mengutip Mabah Ellitot menyatakan bahwa narapidana adalah penjahat yang terseleksi, yaitu tidak punya uang, tidak begitu pintar dan tidak punya koneksi namun proses politik bisa menjadi faktor kriminogen, yaitu pemicu terjadinya kejahatan.

Namun beliau tidak sepakat dengan Erdianto untuk menafsirkan bahwa politik uang dalam pencalonan kepala daerah disamakan dengan korupsi. Prof Topo cenderung pada penerapan ketentuan sanksi administrasi dalam proses pencalonan kepala daerah ketimbang menerapkan hukum pidana.

(ANTARA)


   
 
Mulai 2 November Masuk Tol Pekanbaru-Dumai Berbayar
Selasa, 27 Oktober 2020 - 20:00

Begini Penjelasan Kasat PJR Polda Riau, Terkait Beredar Video Begal di Tol Pekanbaru-Dumai
Selasa, 27 Oktober 2020 - 19:56

Zulaikhah Wardan Tinjau Aktivitas di Sekretariat Dekranasda dan Sekretariat FKS Inhil
Selasa, 27 Oktober 2020 - 19:49

DPTPHP Inhil Bekerjasama dengan TP-PKK Gelar Lokakarya Ketahanan Pangan dalam Keluarga
Selasa, 27 Oktober 2020 - 19:43

Baliho Habib Rizieq Bermunculan, FPI: Itu Inisiatif Masyarakat
Selasa, 27 Oktober 2020 - 08:20

Luas Hutan dan Lahan yang Terbakar di Riau Turun 99 Persen
Selasa, 27 Oktober 2020 - 08:02

Viral, Beredar Video Diduga Pembegalan di Tol Pekanbaru Dumai
Selasa, 27 Oktober 2020 - 07:56

Buruh Sesalkan Upah Minimum 2021 Tak Naik, Ini Alasannya
Selasa, 27 Oktober 2020 - 07:48

Bupati Wardan Rapat Bersama Gubernur Riau Antisipasi Peredaran Covid-19 Libur Panjang
Selasa, 27 Oktober 2020 - 07:33

Minimalisir Angka Kecelakaan, Dandim Pelopori Gerakan Peduli Jalan Rusak
Selasa, 27 Oktober 2020 - 07:27

Kapolres Siak Himbau Masyarakat Tetap Patuhi Rambu Lalu Lintas Saat Berkendara
Selasa, 27 Oktober 2020 - 07:15

Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Siak Tangkap Pengedar Sabu di Kandis
Selasa, 27 Oktober 2020 - 07:09

Wasekjen PA 212: Insya Allah Rizieq Pulang Maulid Nabi
Senin, 26 Oktober 2020 - 14:40

Restoran Terapung Pekanbaru Berpotensi Tingkatkan Pendapatan Masyarakat
Senin, 26 Oktober 2020 - 14:31

Eks Karyawan Bank Riau Kepri Ungkap Misteri Raibnya Draf RUPS Dana Pensiun Direksi
Senin, 26 Oktober 2020 - 14:24

Mulai Hari Ini Polresta Pekanbaru Gelar Operasi Zebra Lancang Kuning
Senin, 26 Oktober 2020 - 14:20

Kasus Covid-19 Melejit,
Politisi PAN Ini Tuding Koordinasi Pemprov Riau dan Pemko Pekanbaru Tak Jalan
Senin, 26 Oktober 2020 - 14:15

Cuti Bersama Oktober, Keluar Masuk Riau Harus Tunjukkan Hasil Rapid test
Senin, 26 Oktober 2020 - 14:10

Pesan Khabib Usai Menang UFC 254: Jika Kalian Masih Punya Orang Tua, Terus Dekat dengan Mereka
Senin, 26 Oktober 2020 - 13:58

Berikan Motivasi, Ketua DPRD Inhil Sarapan Bersama Pahlawan Kebersihan Kota
Senin, 26 Oktober 2020 - 13:45

Pelaku Pemotong Pohon Median Jalan Diringkus Polsek Bukit Raya, Pelaku Disuruh oleh CV RB
Minggu, 25 Oktober 2020 - 19:56

Konsisten, Ketua DPRD Inhil Kembali Motori Pembersihan Anak Sungai
Minggu, 25 Oktober 2020 - 19:38

Meledak Lagi! Hari Ini Riau 380 Positif Corona, 9 Pasien Meninggal Dunia
Sabtu, 24 Oktober 2020 - 20:16

Lakukan Patroli Ops Yustisi,
Polsek Sungai Mandau Tangkap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguanaan Narkotika
Sabtu, 24 Oktober 2020 - 20:11

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2020 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com