Home
Pelaku Pemotong Pohon Median Jalan Diringkus Polsek Bukit Raya, Pelaku Disuruh oleh CV RB | Konsisten, Ketua DPRD Inhil Kembali Motori Pembersihan Anak Sungai | Meledak Lagi! Hari Ini Riau 380 Positif Corona, 9 Pasien Meninggal Dunia | Polsek Sungai Mandau Tangkap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguanaan Narkotika | Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah, Pjs.Bupati Siak: Ini Bagian Manajemen Aset | Kasus Pemotongan Pohon Mulai Terungkap, Walikota Minta Tangkap Aktor Intelektual
Senin, 26 Oktober 2020
/ Nasional / 09:59:18 / PBNU Akan Ajukan Uji Materi Omnibus Law Cipta Kerja ke MK /
PBNU Akan Ajukan Uji Materi Omnibus Law Cipta Kerja ke MK
Jumat, 09 Oktober 2020 - 09:59:18 WIB

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan mendukung uji materi atau judicial review Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Nahdlatul Ulama membersamai pihak-pihak yang berupaya mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (9/10).

Said pun mengimbau masyarakat menahan hasrat turun ke jalan mengingat pandemi virus corona (Covid-19) belum selesai. Menurutnya, upaya hukum adalah jalur terbaik dan terhormat dalam mencari keadilan.

"Upaya hukum adalah jalur terbaik dan terhormat dalam mencari keadilan dibanding mobilisasi massa," ujarnya.

Dia juga menegaskan NU menolak UU Cipta Kerja yang baru disahkan Senin (5/10) lalu. Menurutnya, UU tersebut jelas merugikan rakyat kecil dan menguntungkan kapitalis.

Said menyoroti keberadaan pasal pendidikan yang termaktub dalam UU Ciptaker. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 26 poin K yang memasukkan entitas pendidikan sebagai sebuah kegiatan usaha.

Kemudian Pasal 65 yang menjelaskan pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam UU Ciptaker itu.

Said menegaskan bahwa lembaga pendidikan bukanlah sebuah perusahaan. Ia menilai pasal tersebut dapat melahirkan potensi pendidikan yang disulap sebagai sebuah entitas untuk mencari untung atau komersil.

"Sektor pendidikan termasuk bidang yang semestinya tidak boleh dikelola dengan motif komersial murni," jelas Said.

Said juga menyoroti sistem kontrak kerja yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi para buruh atau pekerja. Ia mengaku cukup memahami aspirasi dan penolakan dari buruh terkait hal itu.

Said memahami pengurangan komponen hak-hak pekerja seperti uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian mungkin menyenangkan investor. Namun, di sisi lain merugikan jaminan hidup laik bagi kaum buruh dan pekerja.

Lebih lanjut, Said juga menyinggung soal sertifikasi halal. Menurutnya, dalam Pasal 48 UU Cipta Kerja telah mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal tersebut dinilai mengokohkan pemusatan dan monopoli fakta kepada satu lembaga saja.

"Semangat UU Ciptaker adalah sentralisasi, termasuk dalam sertifikat halal," kata dia.

Menurut Said, sentralisasi dan monopoli fatwa di tengah antusiasme syariah yang tumbuh dapat menimbulkan kelebihan beban yang mengganggu keberhasilan program sertifikasi.

Selain itu, kata Said, UU Cipta Kerja itu juga akan mengokohkan paradigma bias industri dalam proses sertifikasi halal, karena kualifikasi auditor sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 adalah sarjana bidang pangan kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga atau pertanian,

"Pengabaian sarjana syariah sebagai auditor halal menunjukkan sertifikasi halal bias industri," ujarnya.

Oleh sebab itu, Said meminta warga NU harus memiliki sikap yang tegas dalam menilai UU Cipta Kerja. Ia menegaskan kepentingan rakyat kecil tetap harus diperjuangkan.

Sementara itu, menanggapi respons penolakan publik, Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mendorong masyarakat mengajukan gugatan gugatan uji materi ke MK.

Ketua DPR Puan Maharani juga mempersilakan masyarakat yang tak sepakat dengan pengesahan UU Cipta Kerja untuk mengajukan uji materi ke MK.

(CNN Indonesia )


   
 
Sat Reskrim Polsek Tanah Merah Bekuk Bandar Narkoba 33 Tahun
Rabu, 21 Oktober 2020 - 15:32

Penumpang Dipaksa Turun dari Pesawat karena Tolak Pakai Masker dan Sengaja Batuk di Depan Kru
Rabu, 21 Oktober 2020 - 15:15

Harga Minyak Mentah Dunia Naik, TBS Kelapa Sawit Riau Ikutan Naik
Rabu, 21 Oktober 2020 - 15:09

Sanksi Sosial Pelanggar Protokol Kesehatan di Pekanbaru tak Seperti yang Digaungkan
Rabu, 21 Oktober 2020 - 14:52

Dua Pegawai WIKA Kembali Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi Jembatan WFC Bangkinang
Rabu, 21 Oktober 2020 - 14:40

Pastikan Lahan tak Masalah, Pemko Pekanbaru Lanjutkan Pembangunan Proyek KIT
Rabu, 21 Oktober 2020 - 14:28

Ada Operasi Mengantuk di Tol Permai, yang Mengantuk Diberi Kopi
Rabu, 21 Oktober 2020 - 14:23

Peringatan Hari Pangan se-dunia, Bupati Inhil Lakukan Penen Raya Jagung
Rabu, 21 Oktober 2020 - 14:13

Memiliki Paket Sabu, Polsek Lubuk Dalam Amankan Pria 56 Tahun
Selasa, 20 Oktober 2020 - 19:34

Kapolres Inhu Serahkan Rompi Relawan Covid-19 dan Gandeng STIE-I Untuk Bagikan Bantuan
Selasa, 20 Oktober 2020 - 19:23

Pemkab Inhu Sunnat Massal Anak Di Kecamatan Kelayang
Selasa, 20 Oktober 2020 - 19:17

Polsek Kelayang Ringkus Pengedar Sabu
Selasa, 20 Oktober 2020 - 19:14

Sekretaris KPU Provinsi Riau Lantik 3 Pejabat Eselon III
Selasa, 20 Oktober 2020 - 19:11

Uji Coba Vaksin Sinovac Tak Berikan Efek Samping Berat bagi Relawan
Selasa, 20 Oktober 2020 - 06:59

Tak Sengaja, Balita Kirimkan Foto Telanjang Ibunya ke Kontak Snapchat
Selasa, 20 Oktober 2020 - 06:46

Guna Mewujudkan Pemerintahan Bersih dan Berwibawa, Pemkab-Korwil V KPK Sosialisasikan COI
Selasa, 20 Oktober 2020 - 06:29

Satres Narkoba Polres Siak Ringkus Pengedar Sabu-sabu
Selasa, 20 Oktober 2020 - 06:27

Calon Bupati H Hamulian-M Sahril Topan Dikunjungi Warga Dari Berbagai Suku
Senin, 19 Oktober 2020 - 14:11

Pemprov Riau Gelar Konsultasi Publik Pengadaan Lahan Tol Rengat-Jambi
Senin, 19 Oktober 2020 - 13:56

Tiang Reklame Ilegal Banyak di Pekanbaru, Pemko Dinilai Tidak Tegas
Senin, 19 Oktober 2020 - 13:50

Lebih dari 1.000 Warga Tampan Terpapar Covid-19
Senin, 19 Oktober 2020 - 13:45

Waspada, Hujan Lebat Disertai Petir akan Mengguyur Riau
Senin, 19 Oktober 2020 - 13:35

2 Cara UMKM Cek dan Lapor Bila Belum Dapat BLT Rp2,4 Juta
Senin, 19 Oktober 2020 - 13:27

Dipeluk Ibu, Bayi Jadi Satu-satunya yang Selamat dalam Kecelakaan Pesawat
Senin, 19 Oktober 2020 - 13:21

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2020 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com