JAKARTA - Cendekiawan Islam Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil) menyatakan Presiden Joko Widodo cenderung tak mendengarkan suara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terkait kritik soal isu keadilan sosial termasuk Pilkada dan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Jokowi, kata Ulil, hanya mendengar dua organisasi itu hanya jika terkait dengan isu pluralisme dan kebhinekaan.

"Tentu saja saya bicara soal tendensi, jadi kecenderungan pemerintah ini sepertinya terutama dalam periode Jokowi kedua ini, menjadikan NU dan Muhammadiyah sebatas sebagai pembenar sejauh menyangkut masalah pluralisme dan kebhinnekaan," kata Ulil saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (9/10).

Ini menurut dia, sejalan dengan arah kedua organisasi yang sejak awal memang mengembangkan paham keagamaan yang moderat.

Namun pemerintah, di sisi lain, menurutnya hanya menggunakan isu antiradikalisme sebagai komoditas politik untuk melanggengkang kekuasaan.

"Jadi itu bagian memperkuat kekuasaan saja, karena pemerintah sedang menghadapi kelompok-kelompok yang dianggap antikebhinnekaan. Saya tidak akan ngomong begini kalau pemerintah enggak budeg sekarang ini. Menurut saya ini budeg dalam dua isu terakhir ini," kata dia.

CNNIndonesia.com mencoba menghubungi PBNU terkait pernyataan Ulil. Namun hingga berita ini dinaikkan, Sekjen PBNU Helmy Faishal dan Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas tak merespon panggilan telpon dan pesan yang dikirimkan.

Sementara Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas menyebut, pernyataan yang disampaikan oleh Gus Ulil itu ada benarnya.
Lihat juga: Omnibus Law Dikebut, Anwar Abbas Duga DPR Ditawan Pemodal

"Secara pribadi saya menyatakan pernyataan Mas Ulil itu ada benarnya. Jadi pemerintah terkesan pilih-pilih mana yang dia suka atau yang menguntungkan saja, terutama yang menguntungkan oligarki politik dan ekonomi," kata dia melalui pesan singkat, Sabtu (10/10).

Sebelumnya, baik NU dan Muhammadiyah telah memberikan pernyataan terkait Omnibus Law Cipta Kerja.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan mendukung uji materi atau judicial review Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Nahdlatul Ulama membersamai pihak-pihak yang berupaya mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (9/10).

Anwar Abbas pada Selasa lalu juga menyebut bahwa Omnibus Law Cipta Kerja lebih banyak membela kepentingan pemilik modal dan sangat mengabaikan kepentingan rakyat luas.
(CNN Indonesia )