PEKANBARU - Beberapa tahun terakhir ini masyarakat Indonesia, terkhusus Kabupaten Kampar Provinsi Riau mengalami kondisi ekonomi yang begitu sulit, tentunya dikarenakan dampak Covid 19 yang melanda Republik ini.

Pada hari ini seluruh masyarakat Indonesia tentunya baru ingin bernafas lega karena secara merangkak kondisi perekonomian berangsur pulih, belum selesai hieporia masyarakat dengan meredanya Covid 19, masyarakat juga harus menerima kenyataan dengan naiknya bahan bakar minyak (BBM) yang tentunya berdampak ke seluruh sektor bahan pokok lainnya, dan tentunya dikhawatirkan tingkat Inflasi bisa mencapai di angka yang tidak diinginkan.

Dari persoalan itu semua, dimana masyarakat Kampar pada khususnya sedang berjuang mati-matian untuk menghadapi kondisi ekonomi yang begitu sulit, masyarakat Kampar harus mendengar dan melihat Pj  bupatinya beserta rombongan seperti pejabat eselon II tentunya beberapa Kadis, dan pejabat ASN eselon III yang juga ikut diboyong ke luar negeri, yakni ke Malaysia dan yang paling miris, itu dilakukan dimana kondisi masyarakat benar-benar tidak membutuhkan itu dari pejabatnya

Dari Informasi yang kami terima Pj Bupati beralasan pergi ke Malaysia bukan untuk pelesiran, melainkan menghadiri undangan dari pihak Malaysia tentang bisnis, strategi dan analis Indonesia - Malaysia, dan informasi yang kami dapat  dimana kita ketahui Pj. Bupati Kampar Dr.H. Kamsol, MM sebagai speaker atau pembicara, lalu pertanyaannya, apa urgensi Pj. Bupati Kampar harus menghadiri undangan tersebut, dan apa kapasitas beberapa rombongan yang juga ikut, sehingga berdampak kepada minimnya pelayanan di Pemerintahan karena para Kadisnya juga diboyong ikut, tentunya sikap tidak mementingkan rakyat seperti ini sangat kita sayangkan.

Berkaitan dengan persoalan itu, Ketua Ikatan Putra-Putri Indonesia (IPPI) Prov insiRiau,Ahmat Efendi Siregar S.Sy mempertanyakan beberapa hal seperti ;

1. IPPI Riau mempertanyakan kapasitas sebagian besar rombongan Pj. Bupati Kampar ke Malaysia, dari informasi yang kami dapat seperti beberapa kepala dinas, seperti Kadis Kesehatan, Kadis Pariwisata, dan beberapa pejabat eselon II dan III, para Asisten,non ASN dll, tentunya ini akan berdampak kepada kekosongan pelayanan masyarakat

2. IPPI Riau menyayangkan dan mempertanyakan izin Kemendagri atau Gubernur Riau, tentang urgensi seluruh rombongan yang berangkat, kita akan cek ke Gubernur Riau dan  bisa langsung orang-orang yang ikut berangkat urgensi dan kapasitasnya sehingga ikut dalam rombongan,  tentunya kita juga akan berkoordinasi ke Pengurus Besar Ikatan Putra- Putri Indonesia yang ada di Jakarta untuk menanyakan langsung ke Kemendagri

3. Mempertanyakan anggaran yang digunakan Pj. Bupati Kampar beserta rombongan untuk berangkat ke Malaysia menggunakan dana dari mana, apabila mereka berangkat menggunakan dana APBD Kampar, maka Pj. Bupati Kampar harus mempertanggung jawabkan kepada seluruh masyarakat Kampar, apa yang mereka dapatkan di sana, apa keuntungan dan manfaat untuk masyarakat Kampar, tentunya dari segi perekonomian, dan meminta pihak penegak hukum terkait untuk mengaudit anggaran yang dipergunakan.

Terakhir, Ahmat juga mengatakan tentunya seluruh masyarakat Kampar menunggu kepulangan Pj. Bupati Kampar dan rombongan dan ingin mendengar langsung manfaat dan hasil yang mereka bawa dari negeri jiran, Malaysia tersebut untuk masyarakat Kampar.

"Miris rasanya Pj. Bupati beserta para pejabatnya lebih memilih berpergian ke luar negeri, dan tidak mengutamakan program-program yang menyentuh, tentunya masyarakat Kampar butuh kerja nyata dari pemimpinnya, bukan program-program ceremony atau pencitraan yang sama sekali tidak ada manfaatnya, " tutup Ahmat, Pemuda kelahiran Tapung Hulu yang juga pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru ini.



(Rilis)