Home
Pemerintah Belum Siap Hadapi Implikasi Pelarangan Mudik | Pertemuan AHY-Anies Dinilai Untungkan Keduanya | Perjalanan SKB 3 Menteri Seragam Sekolah hingga Dibatalkan | Rumah Yatim Bagikan Parcel Lebaran untuk Yatim Dhuafa di Pekanbaru | Usai Longsor, Lalu Lintas Jalan Lintas Barat Riau-Sumbar Mulai Normal | Bupati H.Zukri Harapkan Gerakan Cinta Zakat Sampai Kedesa di Kabupaten Pelalawan
Rabu, 19 Mei 2021
/ Ekbis / 09:48:52 / Heboh Bocornya Surat Sri Mulyani dan Bos Besar Freeport /
Heboh Bocornya Surat Sri Mulyani dan Bos Besar Freeport
Senin, 02 Oktober 2017 - 09:48:52 WIB

JAKARTA - Dua berita surat bocor mewarnai sektor energi dan tambang sepanjang pekan kemarin. Pertama, bocornya surat Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, soal kondisi keuangan PLN. Surat itu ditujukan ke Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dan Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Kedua, beredarnya surat CEO Freeport-McMoRan Inc, Richard Adkerson, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Hadiyanto.

Lantas, kenapa bocornya kedua surat itu bikin heboh? Surat Sri Mulyani kepada Jonan dan Rini dirilis 19 September 2017, dengan nomor S-781/MK.08/2017 bersifat penting dan segera.

Dalam surat tersebut, Sri Mulyani menjelaskan kondisi keuangan PLN mengkhawatirkan besarnya kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung pertumbuhan kas bersih operasi. Ada potensi terjadinya gagal bayar.

Kondisi tersebut bakal memburuk, karena PLN harus investasi untuk program pembangunan 35.000 MW yang merupakan penugasan pemerintah.

Kekhawatiran Sri Mulyani seakan membenarkan ramalan Rizal Ramli soal kondisi keuangan PLN terkait program 35.000 MW. Rizal buka suara mengkritik 35.000 MW saat masih menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman 2015 lalu.

Menurut Rizal, dalam 5 tahun hingga 2019, Indonesia hanya butuh pembangkit listrik dengan total kapasitas 16.000 MW. Nah, jika program 35.000 MW dipaksakan akan membuat PLN bangkrut.

"Bila 35.000 MW ini dipaksakan, maka membahayakan keuangan PLN, bahkan bisa berujung pada kebangkrutan," tutur Rizal 7 September 2015 silam.

Di sisi lain, jika mengacu laporan keuangan PLN triwulan II-2017 (unaudited), jumlah utang jangka panjang PLN mencapai Rp 299,364 triliun. Utang jangka panjang ini naik Rp 40,025 triliun dibandingkan triwulan II-2016 (audited) yang sebesar Rp 259,339 triliun.

Namun, bagi Menteri BUMN, Rini Soemarno, wajar saja seorang menteri keuangan mengirim surat seperti itu. Rini memandang surat tersebut sebagai bentuk perhatian Sri Mulyani sebagai menteri keuangan mengingatkan kondisi keuangan PLN.

"Tapi wajar bagi menteri keuangan untuk membandingkan, bahwa dia lebih khawatir dari saya. Dia harus mengingatkan kita," kata Rini di Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Sedangkan Dirut PLN, Sofyan Basir, menegaskan kondisi keuangan PLN sehat, dan dia segera menyiapkan surat balasan untuk Sri Mulyani.

"Kita saat ini punya cashflow Rp 63 triliun, belum lagi standby loan di bank (pinjaman siaga) Rp 38 triliun. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kondisi keuangan kami sehat.

Penolakan Freeport

Setelah surat Sri Mulyani, beredar pula surat bos besar Freeport, Richard Adkerson, pada Jumat (29/9/2017). Surat bertanggal 28 September 2017 itu intinya menolak proposal pemerintah soal divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia.

Proposal tersebut dinilai tidak sesuai dengan kerangka kesepakatan antara Freeport yang diwakili Adkerson Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, beberapa waktu lalu.

Dalam poin tentang divestasi disebutkan, posisi pemerintah Indonesia soal valuasi harga divestasi 51% saham dihitung berdasarkan manfaat dari kegiatan pertambangan yang diperoleh hingga 2021. Saat itu adalah berakhirnya masa kontrak karya Freeport di Indonesia.

Freeport menolak hitungan divestasi versi pemerintah. Menurut Adkerson, divestasi harus mencerminkan nilai pasar yang wajar dari bisnis yang dijalankan Freeport hingga 2041, berdasarkan pada standar internasional dalam menilai bisnis pertambangan dan konsisten dengan hak-hak yang tercantum dalam kontrak karya.

"Para pemegang saham internasional Freeport tidak akan menerima transaksi apapun yang tak mencerminkan nilai bisnis yang wajar berdasarkan hak-hak kontraktual kami sampai 2041," tutur Adkerson dalam suratnya.

Yang jelas, Sri Mulyani belum memberi pernyataan terhadap surat bos besar Freeport. Hadiyanto pun mengaku belum menerima surat tersebut.

"Saya belum terima. Mungkin belum sampai ke saya. Itu koordinasi Kemenkeu, ESDM, dan BUMN. Itu harus ada tim yang menindaklanjuti penyelesaian divestasi," tutur Hadiyanto di kantor Kemenkeu, Jumat malam (29/9/2017). (DETIKCOM)


   
 
Pemkab Siak, PT RAPP dan Masjid Islamik Center Santuni 600 Anak Yatim
Rabu, 05 Mei 2021 - 08:10

Rasidah Apresiasi Program Tali Asih PKK Kecamatan Dayun
Rabu, 05 Mei 2021 - 08:07

Ketimbang Dapat Bantuan, Masyarakat Pekanbaru Lebih Berharap Penyelesaian Banjir
Sabtu, 01 Mei 2021 - 10:30

Keberadaan Tol Padang-Pekanbaru akan Tingkatkan Kunjungan Wisata
Sabtu, 01 Mei 2021 - 10:25

Pekanbaru Sanksi 29 Pelaku Usaha Langgar Prokes COVID-19 di Zona Merah
Sabtu, 01 Mei 2021 - 10:20

H.Zukri Harapkan Tercapainya Kewajaran dan Akuntabilitas Laporan Keuangan
Sabtu, 01 Mei 2021 - 10:15

PKK dan Dekranasda Gandeng RAPP Berikan Bantuan di Dua Kecamatan
Sabtu, 01 Mei 2021 - 10:11

Kapolres Siak Mengunjungi Rumah Ayah Sertu Bah Yoto Eki Setiawan Kru KRI Nanggala - 402
Sabtu, 01 Mei 2021 - 10:08

20 Hari Dirawat, Wakil Wali Kota Dumai Wafat COVID-19
Kamis, 29 April 2021 - 21:02

Gawat, Tempat Tidur COVID-19 di Pekanbaru Penuh
Kamis, 29 April 2021 - 20:59

Penumpang RoRo Bengkalis-Sei Selari Cukup Tunjukan KTP saat Menyeberang
Kamis, 29 April 2021 - 20:54

Wakil Wali Kota Dumai Berpulang ke Rahmatullah
Kamis, 29 April 2021 - 20:47

Pemko Pekanbaru Diingatkan Agar Tak Serahan Pasar Cik Puan ke Pihak Ketiga
Kamis, 29 April 2021 - 09:03

UAS Resmi Nikahi Gadis Jombang
Kamis, 29 April 2021 - 08:55

Hikmah:
Terperangkap Tipu Daya Serangan Wabah Penyakit
Kamis, 29 April 2021 - 08:43

Bupati H.Zukri Buka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Tahun 2021-2026
Kamis, 29 April 2021 - 08:40

Rakor Bersama Presiden, Alfedri Sampaikan 2 Arahan Presiden
Kamis, 29 April 2021 - 08:32

Sempat Tertunda, Sekda Arfan Usman Datangi RSUD Siak untuk Divaksin
Kamis, 29 April 2021 - 08:29

Camat Pusako Meminta Jalan Datok Pintal di Kampung Sungai Limau Untuk Diaspal
Kamis, 29 April 2021 - 08:24

Hadiri Safari Ramadhan di Tualang, Ini Pesan Bupati Alfedri
Kamis, 29 April 2021 - 08:18

Tinjau banjir di Perawang, Alfedri: Akan Kita Cari Solusinya
Kamis, 29 April 2021 - 08:15

Bupati Alfedri Ingatkan Warga Agar Waspada dan Selalu Terapkan Protokol Kesehatan
Kamis, 29 April 2021 - 08:12

Diserahkan ke Pemko, Pasar Cik Puan akan Dibangunkan Pihak Ketiga
Selasa, 27 April 2021 - 14:50

Rumah Yatim Gencar Bagikan Hidangan Sahur dan Buka Puasa untuk Yatim dan Dhuafa Pekanbaru
Selasa, 27 April 2021 - 14:45

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2020 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com