Home
Mantan Bupati Bengkalis Amril Mukminin Dieksekusi ke Rutan Pekanbaru | Di Pekanbaru, KPK Sita Catatan Keuangan Terkait Kasus Bupati Kuansing | Usai Khutbah Jumat, Wabup Siak Husni Mirza Serahkan IMB Masjid Alfurqon Kwalian | Pantai Beting dan Hutan Mangrov Tanjung Layang Potensi Wisata Bahari Tersembunyi | Bupati Siak: RDTR Beri Kepastian Bagi Calon Investor di Kawasan Industri Tanjung Buton | Bupati Alfedri Sebut Penanganan Stunting Butuh Kerjasama Multipihak
Selasa, 26 Oktober 2021
/ Nasional / 12:04:26 / Ijtima Ulama III Dilarang, Germas PMKRI: Pemerintah Kok Makin Aneh /
Ijtima Ulama III Dilarang, Germas PMKRI: Pemerintah Kok Makin Aneh
Minggu, 28 April 2019 - 12:04:26 WIB

JAKARTA - Pemerintah diminta mematuhi prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan setiap individu atau masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasinya. Entah dengan bentuk apapun, asalkan masih dalam koridor aturan dan hukum yang berlaku.

Ketua Gerakan Masyarakat Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (Germas PMKRI) Rinto Namang menangkap kesan penguasa yakni pemerintah kini semakin tak demokratis. Soalnya, ulama yang hendak menggelar Ijtima III pun hendak dilarang-larang dilakukan.

"Ijtima ulama, aksi turun ke jalan, atau apapun bentuknya, sejauh itu berkumpul untuk menyatakan pendapat adalah sah dalam demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan setiap individu sebagai warga Negara," tutur Rinto.

Dia menyikapi pernyataan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko yang hendak menghentikan Ijtima Ulama III.

Rinto menegaskan, gerakan berkumpul dan menyatakan pendapat dalam negara demokrasi itu sah dan dijamin UUD 1945 Pasal 28. Negara, dalam hal ini pemerintah, tidak boleh melarang setiap warga negara untuk berkumpul dan menyatakan pendapat.

Justru sebaliknya, kata dia, negara melindungi hak-hak tersebut agar tidak dikurangi dan diintimidasi oleh pihak manapun.

Karena itu, Rinto berharap meskipun semua unsur di Kantor Presiden saat ini adalah bagian dari pemenangan pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 01, bukan berarti apa yang disampaikan Moeldoko itu harus diamini.

Sebab, menurut Rinto, jelas sekali pernyataan Moeldoko itu justru antidemokrasi dan menunjukkan arogansi maupun sikap otoriter kepada masyarakat.

"Saya kira pernyataan Kepala Staf Kepresidenan adalah suatu pernyataan yang bertentangan dengan UUD 1945. Itu juga bertentangan dengan hak dan kebebasan warga negara. Karena itu, atas nama demokrasi, Saudara Moeldoko harus mundur dari jabatannya itu," tutupnya.

Moeldokobaru-baru ini merepon adanya wacana Ijtima Ulama III atas hasil Pemilu 2019. Moeldoko meminta sebaiknya Ijtima Ulama III tidak dilakukan dan harus dihentikan.

Sebagai catatan, Ijtima Ulama III rencananya digelar untuk menetapkan sikap bersama dalam menyikapi kecurangan-kecurangan yang ada dalam Pemilu 2019.

"Persoalan kecurangan selalu diembuskan. TSM ya, terstruktur, sistematis, masif, ada satu lagi mungkin (yang kurang), luar biasa. Jadi menurut saya ini sebuah upaya yang harus kita hentikan, tak boleh kita menjustifikasi sebuah persoalan yang belum tuntas," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (26/4) lalu.

Moeldoko mengatakan, ketimbang menggelar Ijtima Ulama, lebih baik persoalan adanya dugaan kecurangan dalam pemilu 2019 diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kalau pun ada kekurangan yang dilakukan atau tidak sengaja dilakukan KPU dengan segala keterbatasannya, selesaikan saja dengan cara-cara konstitusional. Bukan dengan Ijtima, itu apa urusannya? Urusan politik kok dicampuradukkan, enggak karu-karuan, sehingga membingungkan masyarakat?ā€ cetus Moeldoko. [Rmol]


   
 
Siak Pertahankan Predikat KLA Tingkat Nindya
Kamis, 14 Oktober 2021 - 13:30

Komisi V DPR RI Fraksi PKS Dapil Riau II Beserta Mitra Komisi V DPR RI Kunjungi Pelalawan
Kamis, 14 Oktober 2021 - 13:24

Sempena HUT Kabupaten Pelalawan ke-22
Bupati Zukri: Kita Evaluasi Apa yang Sudah Kita Kerjakan untuk Pelalawan
Kamis, 14 Oktober 2021 - 13:17

Pengusaha dan Sopir Harus Patuh Tidak Bawa Kendaraan ODOL
Rabu, 13 Oktober 2021 - 19:22

Bahagianya Petani Riau, Harga Sawit Tembus Rp3.014 Perkilogram
Rabu, 13 Oktober 2021 - 14:50

Jalan Tuanku Tambusai-Paus akan Dipasang Traffic Light
Rabu, 13 Oktober 2021 - 14:43

Bupati Alfedri Launching Pembayaran PBB-P2 dan QRIS Tiket Masuk Istana
Rabu, 13 Oktober 2021 - 14:16

Khitanan Massal, Ketua DPRD Inhil Minta Orang Tua Perkuat Pendidikan Agama
Rabu, 13 Oktober 2021 - 14:09

Khitanan Massal, Ketua DPRD Inhil Minta Orang Tua Perkuat Pendidikan Agama
Rabu, 13 Oktober 2021 - 14:07

Program Gratis Denda Pajak Kendaraan Riau Berakhir Satu Bulan Lagi
Selasa, 12 Oktober 2021 - 19:37

Sengketa Agraria Tinggi di Riau, 50 Anggota Dewan Setujui Dibentuk Pansus
Selasa, 12 Oktober 2021 - 19:30

THL Pemko Pekanbaru Gelisah, Tak Hanya Gaji Dipotong Tapi Juga Telat Bayar
Selasa, 12 Oktober 2021 - 19:27

Kadis ESDM Ditahan Jaksa, Fitra Sebut Gubernur Riau Tak Serius Memilah Anak Buah
Selasa, 12 Oktober 2021 - 19:25

Upacara Puncak HUT ke - 22 Siak, Bangkit dari Pandemi Covid-19 Menuju Siak Tangguh, Siak Tumbuh
Selasa, 12 Oktober 2021 - 19:20

Festival Warna Lestari Menambah Keragaman Batik dan Tenun Siak
Selasa, 12 Oktober 2021 - 19:17

Peringatan Hari Koperasi ke-74 Tingkat Kabupaten Siak, Ini Pesan Bupati Alfedri
Selasa, 12 Oktober 2021 - 07:29

Diikuti 75 Anak, Ketua DPRD Inhil Buka Secara Resmi Khitan Massal di Simpang Gaung
Senin, 11 Oktober 2021 - 21:25

Ayo Lindungi Keanekaragaman Hayati di TNBT
Senin, 11 Oktober 2021 - 19:36

Nelayan Kena Pajak 400 %, RR: Kok Tega Banget ya? yang Gede-gede Dapat Bebas Pajak
Senin, 11 Oktober 2021 - 19:32

Mayat Tangan Terikat Ditemukan di Jalan Lintas Bangkinang-Petapahan, Diduga Korban Pembunuhan
Senin, 11 Oktober 2021 - 19:30

Ambruknya Turap Danau Tajwid, Plt Kadis PUPR Pelalawan dan Staf Dituntut 3 Tahun Penjara
Senin, 11 Oktober 2021 - 19:25

Bupati Alfedri : Pasca Covid 19 Tour The Siak Bisa dilaksanakan
Senin, 11 Oktober 2021 - 19:14

Sepulang Docking dari Jakarta, Kapal KN Pari "Terduduk" di Pelabuhan DumaiĀ 
Minggu, 10 Oktober 2021 - 14:53

Atasi Persoalan Petani Padi Meranti, Gubri Tawarkan Normalisasi Sungai
Sabtu, 09 Oktober 2021 - 20:14

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2020 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com