Home
Erdogan Umumkan Turki Akan Kembali Gempur Suriah | Warga Pekanbaru-Kampar Berharap Fly Over Garuda Sakti Segera Dibangun | Kurang Cepat di Tol Pekanbaru-Dumai, Supir Truk Tak Terima Ditilang | Kenakan Batik, Annas Maamun Jalani Sidang Perdana Secara Virtual | Utang RI sudah Rp7.000 Triliun, Menko Luhut Minta Jangan Pakai Perasaan; Itu Masih Kecil | PKS di Riau Diminta Beli Sawit Pekebun Sesuai Harga Pemerintah
Kamis, 26 Mei 2022
/ Politik / 14:29:54 / PKS Sebut New Normal Cermin Ketidakjelasan Tangani Corona /
PKS Sebut New Normal Cermin Ketidakjelasan Tangani Corona
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:29:54 WIB

JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Mardani Ali Sera mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyinggung kondisi new normal atau tatanan kehidupan baru di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Menurut Mardani, pernyataan itu mencerminkan ketidakjelasan langkah yang ditempuh Jokowi dalam menangani pandemi virus corona.

"Cermin ketidakjelasan langkah penanganan corona," kata Mardani lewat pesan singkat.

Mardani menilai terdapat jeda antara diskursus di pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, baik dari sisi waktu dan muatan saat ini.

Dalam pandangan Mardani, melontarkan wacana new normal di tengah perjuangan masyarakat dan pemerintah daerah melawan pandemi virus corona adalah langkah yang membingungkan.

Kebingungan itu dianggap Mardani sama seperti dengan ketidakjelasan pemerintah yang memberikan izin bagi masyarakat untuk menggunakan pesawat terbang saat ini.

"Sama bingungnya dengan ketidakjelasan larangan mudik dengan izin bepergian pakai pesawat terbang. Hentikan usaha merepotkan dan memberatkan pemerintah daerah dan masyarakat," ucap Mardani.

Senada dengan Mardani, Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto ikut mengkritik pernyataan Jokowi yang menyinggung soal new normal.

Demokrat meminta Jokowi melengkapi informasi terkait pandemi virus corona di Indonesia secara utuh lebih dahulu sebelum membuat keputusan baru.

"Itulah yang seharusnya dilakukan Indonesia, dilakukan oleh presiden. Sebaiknya, Presiden mengumpulkan data dan informasi yang utuh dan bisa dipertanggungjawabkan sebelum membuat pernyataan," tutur Didik.

Anggota Komisi III DPR RI itu menyatakan bahwa seorang presiden harus berhati-hati dalam memberikan pernyataan kepada publik karena harus terang, jernih, dan tidak boleh bertentangan satu sama lain agar tidak membingungkan masyarakat.

Idealnya, kata Didik, pernyataan seorang presiden dilandasi sebuah kajian dan analisa yang terukur, mendalam, serta bisa dipertanggungjawabkan dan mengandung nilai edukasi yang berbasis ilmu.

"Ingat, perkataan presiden itu bisa dianggap titah atau bahkan untuk keadaan tertentu bisa diartikulasikan sebagai sabdo pandito ratu yang akan diikuti oleh rakyat, tidak boleh mencla-mencle atau tidak bisa dipegang dan dipertanggungjawbkan," ujar Didik.

Didik menuturkan, langkah yang seharusnya dilakukan saat ini adalah mengendalikan penyebaran virus corona dan menolong masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial.

Menurut Didik, langkah itu sangat bisa untuk dilakukan dengan segala fasilitas sudah dimiliki oleh pemerintah, khususnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang sudah disahkan menjadi UU oleh DPR RI beberapa waktu lalu.

Dengan kedisiplinan Didik yakin pengendalian virus bisa dilakukan, seperti di negara lain bahkan di beberapa daerah di Indonesia. Berdasarkan data pemerintah, kasus Covid-19 di Sulawesi Selatan, misalnya, sudah mulai melandai.

Didik menyebut Jokowi baru bisa menyatakan Indonesia memulai tatanan baru setelah pengendalian dilakukan dan grafik penularan menurun.

Menurutnya, tatanan baru itu bukan berdampingan dengan bahaya atau bukan mempertaruhkan nyawa masyarakat dengan virus corona yang sangat berbahaya.

"Tatanan baru itu yang tepat adalah penyesuaian kehidupan sebagai dampak corona yang telah mempengaruhi sendi ekonomi dan kehidupan termasuk kehidupan sosial, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, dan itu dilakukan setelah Covid-19 dinilai bisa dikendalikan," kata Didik.

Dia pun berharap pernyataan Jokowi soal new normal bukan untuk mengingkari tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya. Bukan pula bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola ekonomi.

"Pemerintah termasuk di dalamnya para menteri dan pembantu presiden, idealnya adalah orang-orang pinunjul atau mempunyai kelebihan, kalau mereka dianggap hebat di kala kondisi normal, itu standar sekali," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menyinggung kondisi new normal di tengah pandemi virus corona. Ia menyebut masyarakat akan bisa kembali beraktivitas seperti biasa, namun dengan protokol kesehatan yang ketat.

Jokowi mengatakan pemerintah akan mengatur agar kehidupan kembali berjalan normal, sambil memantau perkembangan penyebaran virus corona. Ia memastikan pemerintah tetap mengutamakan keselamatan masyarakat.

"Kebutuhan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru," kata Jokowi dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (15/5).


[Cnnindonesia.com]


   
Bersama Pak Kades dan Rombongan, Ferryandi Nikmati Uenaknya Es Tontong Sembuang
Senin, 23 Mei 2022 - 14:16

Presiden Minta Masyarakat Berhemat, DPD: Tunda Pembangunan IKN
Senin, 23 Mei 2022 - 09:37

Aturan Baru! Nama Tak Boleh Cuma 1 Kata, Maksimal 60 Karakter
Senin, 23 Mei 2022 - 09:27

Mulai Perang Terbuka, Jokowi-Megawati Bisa Semakin Berjarak saat Mendekati Pemilu
Senin, 23 Mei 2022 - 09:24

Bupati Siak Berikan Penghargaan Kepada Fasiliator Daerah Pengajar Praktik dan Guru Penggerak
Senin, 23 Mei 2022 - 06:01

Bertahun-tahun Murtad, Nania Idol Kembali Memeluk Islam
Minggu, 22 Mei 2022 - 19:52

Dekranasda Siak Terima Kunjungan Studi Wisata Siswa SD Al-Azhar Pekanbaru untuk Belajar Membatik
Minggu, 22 Mei 2022 - 19:40

Besok Gubri Langsung Lantik Pj Walikota Pekanbaru dan Bupati Kampar
Minggu, 22 Mei 2022 - 19:22

Ferryandi Buka Turnamen Volly Ball "Supper Rosmel Cup 2022" Rotan Semelur Pelangiran
Minggu, 22 Mei 2022 - 19:14

Kedubes Inggris Kibarkan Bendera LGBT, Ketua MUI: Tak Hormati Norma Indonesia
Minggu, 22 Mei 2022 - 11:22

Exit Tol Pelalawan Akan Dukung Sektor Pariwisata Riau
Minggu, 22 Mei 2022 - 11:18

Pengidap Hipertensi yang Tak Patuh Minum Obat Berisiko Kena Komplikasi
Minggu, 22 Mei 2022 - 11:06

Keran Ekspor Sawit Dibuka, PKS: Biasa Saja, Tak Sentuh Substansi Masalah
Minggu, 22 Mei 2022 - 10:58

Suhu Udara Saat Musim Haji 1443 H Diperkirakan Capai 49 Derajat
Minggu, 22 Mei 2022 - 10:49

SK Diterima, Senin Gubri Lantik Pj Walikota Pekanbaru Muflihun dan Pj Bupati Kampar Kamsol
Minggu, 22 Mei 2022 - 10:46

BMKG: Hujan Bakal Mengguyur Sejumlah Wilayah Riau
Minggu, 22 Mei 2022 - 10:41

Deretan Virus yang Mulai Bermunculan Setelah Covid-19, Jadi Ancaman Dunia!
Minggu, 22 Mei 2022 - 10:39

UAS: Pesantren Lembaga Efektif Jaga Anak tidak Terjerumus ke Narkoba
Sabtu, 21 Mei 2022 - 06:29

Permudah Akses ke Wisata Bono, Bupati Pelalawan Minta Exit Tol Pindah ke Arah Ukui
Sabtu, 21 Mei 2022 - 06:22

Gubri Syamsuar Buka-bukaan Kritik Kinerja Pemko Pekanbaru
Sabtu, 21 Mei 2022 - 06:17

12.266 UMKM Terima BPUM Pemprov Riau Sebesar Rp1,2 Juta
Sabtu, 21 Mei 2022 - 06:09

Dr Deni Efizon Daftar Jadi Calon Rektor Unri
Sabtu, 21 Mei 2022 - 06:07

Momen Harkitnas, Bupati Rohil Ajak Seluruh Elemen Bersatu Bangun Daerah
Sabtu, 21 Mei 2022 - 05:57

Lima Belas Kampung di Siak Jadi Pilot Project Desa Cantik Nasional
Sabtu, 21 Mei 2022 - 05:49

Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2020 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com