Home
Mahasiswa PCR Sukses Membuat Motor Listrik ala Jap Style | PSPS Riau Ganti Kursi Stadion Utama, Diperkirakan Capai Rp289 Juta | Dirjen PHU Kemenag RI: Saat Ini Sedang Dilakukan Mitigasi Pelaksanaan Haji Tahun Depan | Iven Sumatera Cup Prix Harap Dongkrak Kunjungan Wisatawan ke Siak | Hadiri Milad ke - 4 KBRC Siak, Alfedri: Semoga Makin Kompak | Kelompok Islam: Identitas Muslim Kashmir Dirusak oleh Pemerintah India
Senin, 26 09 2022
/ Politik / 14:29:54 / PKS Sebut New Normal Cermin Ketidakjelasan Tangani Corona /
PKS Sebut New Normal Cermin Ketidakjelasan Tangani Corona
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:29:54 WIB

TERKAIT:
   
 

JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Mardani Ali Sera mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyinggung kondisi new normal atau tatanan kehidupan baru di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Menurut Mardani, pernyataan itu mencerminkan ketidakjelasan langkah yang ditempuh Jokowi dalam menangani pandemi virus corona.

"Cermin ketidakjelasan langkah penanganan corona," kata Mardani lewat pesan singkat.

Mardani menilai terdapat jeda antara diskursus di pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, baik dari sisi waktu dan muatan saat ini.

Dalam pandangan Mardani, melontarkan wacana new normal di tengah perjuangan masyarakat dan pemerintah daerah melawan pandemi virus corona adalah langkah yang membingungkan.

Kebingungan itu dianggap Mardani sama seperti dengan ketidakjelasan pemerintah yang memberikan izin bagi masyarakat untuk menggunakan pesawat terbang saat ini.

"Sama bingungnya dengan ketidakjelasan larangan mudik dengan izin bepergian pakai pesawat terbang. Hentikan usaha merepotkan dan memberatkan pemerintah daerah dan masyarakat," ucap Mardani.

Senada dengan Mardani, Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto ikut mengkritik pernyataan Jokowi yang menyinggung soal new normal.

Demokrat meminta Jokowi melengkapi informasi terkait pandemi virus corona di Indonesia secara utuh lebih dahulu sebelum membuat keputusan baru.

"Itulah yang seharusnya dilakukan Indonesia, dilakukan oleh presiden. Sebaiknya, Presiden mengumpulkan data dan informasi yang utuh dan bisa dipertanggungjawabkan sebelum membuat pernyataan," tutur Didik.

Anggota Komisi III DPR RI itu menyatakan bahwa seorang presiden harus berhati-hati dalam memberikan pernyataan kepada publik karena harus terang, jernih, dan tidak boleh bertentangan satu sama lain agar tidak membingungkan masyarakat.

Idealnya, kata Didik, pernyataan seorang presiden dilandasi sebuah kajian dan analisa yang terukur, mendalam, serta bisa dipertanggungjawabkan dan mengandung nilai edukasi yang berbasis ilmu.

"Ingat, perkataan presiden itu bisa dianggap titah atau bahkan untuk keadaan tertentu bisa diartikulasikan sebagai sabdo pandito ratu yang akan diikuti oleh rakyat, tidak boleh mencla-mencle atau tidak bisa dipegang dan dipertanggungjawbkan," ujar Didik.

Didik menuturkan, langkah yang seharusnya dilakukan saat ini adalah mengendalikan penyebaran virus corona dan menolong masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial.

Menurut Didik, langkah itu sangat bisa untuk dilakukan dengan segala fasilitas sudah dimiliki oleh pemerintah, khususnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang sudah disahkan menjadi UU oleh DPR RI beberapa waktu lalu.

Dengan kedisiplinan Didik yakin pengendalian virus bisa dilakukan, seperti di negara lain bahkan di beberapa daerah di Indonesia. Berdasarkan data pemerintah, kasus Covid-19 di Sulawesi Selatan, misalnya, sudah mulai melandai.

Didik menyebut Jokowi baru bisa menyatakan Indonesia memulai tatanan baru setelah pengendalian dilakukan dan grafik penularan menurun.

Menurutnya, tatanan baru itu bukan berdampingan dengan bahaya atau bukan mempertaruhkan nyawa masyarakat dengan virus corona yang sangat berbahaya.

"Tatanan baru itu yang tepat adalah penyesuaian kehidupan sebagai dampak corona yang telah mempengaruhi sendi ekonomi dan kehidupan termasuk kehidupan sosial, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, dan itu dilakukan setelah Covid-19 dinilai bisa dikendalikan," kata Didik.

Dia pun berharap pernyataan Jokowi soal new normal bukan untuk mengingkari tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya. Bukan pula bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola ekonomi.

"Pemerintah termasuk di dalamnya para menteri dan pembantu presiden, idealnya adalah orang-orang pinunjul atau mempunyai kelebihan, kalau mereka dianggap hebat di kala kondisi normal, itu standar sekali," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menyinggung kondisi new normal di tengah pandemi virus corona. Ia menyebut masyarakat akan bisa kembali beraktivitas seperti biasa, namun dengan protokol kesehatan yang ketat.

Jokowi mengatakan pemerintah akan mengatur agar kehidupan kembali berjalan normal, sambil memantau perkembangan penyebaran virus corona. Ia memastikan pemerintah tetap mengutamakan keselamatan masyarakat.

"Kebutuhan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru," kata Jokowi dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (15/5).


[Cnnindonesia.com]


   
Buka Sosialisasi P4GN Bupati Alfedri Terus Ingatkan Pelajar Bahaya Narkoba
Sabtu, 24 September 2022 - 09:45

Setiap Jum'at Bujang Kampung Mampu Tangani 500 Pengurusan
Sabtu, 24 September 2022 - 09:41

Gubernur BEM Fisip Unri Dituding Lakukan Pelecehan Seksual
Sabtu, 24 September 2022 - 09:36

Rocky Gerung Duga Anies Bakal Sering Dipanggil KPK Jelang Pilpres
Sabtu, 24 September 2022 - 09:31

Pengusaha Kecil Paling Menderita Usai Suku Bunga BI Naik
Sabtu, 24 September 2022 - 09:29

Kasus Stunting di Kampar Melonjak ke Angka 1.300 Anak
Sabtu, 24 September 2022 - 09:23

Marak Kekerasan Seksual Dalam Keluarga, Pakar: Ketidakharmonisan Keluarga Jadi Faktor Utama
Sabtu, 24 September 2022 - 09:20

Solusi Kelangkaan, Nelayan Rupat Diberi Akses Beli Biosolar ke SPBU Leguler
Sabtu, 24 September 2022 - 09:17

3 Tanda Orang Lelah Secara Mental, Kamu Perlu Menyadarinya!
Sabtu, 24 September 2022 - 08:58

PPWI Riau Gelar Wirid dan Bagikan Surat Yasin kepada Ibu-ibu
Jumat, 23 September 2022 - 19:37

Kapolres AKBP Pangucap Peletakan Batu Pertama Musholla Ar-Rohani Serta Peresmian Pendopo BBM
Jumat, 23 September 2022 - 13:07

Wakil Bupati Siak Husni Merza terima kunjungan FORPIMAWA
Jumat, 23 September 2022 - 09:10

Bupati Alfedri Terima Penghargaan WTP 10 Kali Berturut-turut Dari Menkeu
Jumat, 23 September 2022 - 07:26

Akademisi Sarankan Pemerintah Dapat Gunakan PE dan BK untuk Kendalikan Ekspor CPO
Jumat, 23 September 2022 - 06:10

KPK Tetapkan 10 Tersangka Suap, Termasuk Hakim Agung
Jumat, 23 September 2022 - 06:05

Harga CPO Semakin Kompetitif di Riau
Jumat, 23 September 2022 - 05:58

Tega, Ayah di Inhu Cabuli Anak Kandung Berulang Kali
Jumat, 23 September 2022 - 05:52

Tok! DPRD Riau Restui KUA-PPAS Perubahan APBD Riau 2022
Jumat, 23 September 2022 - 05:46

Suporter Rusuh! Dispora Minta Manajemen PSPS Riau Bertanggungjawab
Jumat, 23 September 2022 - 05:44

Power of Emak-emak di Riau, Selamat Setelah Duel dengan Buaya
Jumat, 23 September 2022 - 05:38

Ingat, OJK Sebut Pinjol Hanya Boleh Minta Akses Camilan
Jumat, 23 September 2022 - 05:34

Ratusan Nelayan di Dumai Kekurangan Stok BBM Subsidi, DKP Riau Kirim Surat ke Pusat
Rabu, 21 September 2022 - 20:15

Pembangunan Jalan Sungai Jering-Kari Kuansing akan Tuntas Tahun 2023
Rabu, 21 September 2022 - 20:10

Ingin Beli Rumah untuk Investasi? Pahami Dulu Hal Penting Berikut Ini
Rabu, 21 September 2022 - 20:07

Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2020 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com