Home
Mantan Bupati Bengkalis Amril Mukminin Dieksekusi ke Rutan Pekanbaru | Di Pekanbaru, KPK Sita Catatan Keuangan Terkait Kasus Bupati Kuansing | Usai Khutbah Jumat, Wabup Siak Husni Mirza Serahkan IMB Masjid Alfurqon Kwalian | Pantai Beting dan Hutan Mangrov Tanjung Layang Potensi Wisata Bahari Tersembunyi | Bupati Siak: RDTR Beri Kepastian Bagi Calon Investor di Kawasan Industri Tanjung Buton | Bupati Alfedri Sebut Penanganan Stunting Butuh Kerjasama Multipihak
Selasa, 26 Oktober 2021
/ Politik / 14:29:54 / PKS Sebut New Normal Cermin Ketidakjelasan Tangani Corona /
PKS Sebut New Normal Cermin Ketidakjelasan Tangani Corona
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:29:54 WIB

JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Mardani Ali Sera mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyinggung kondisi new normal atau tatanan kehidupan baru di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Menurut Mardani, pernyataan itu mencerminkan ketidakjelasan langkah yang ditempuh Jokowi dalam menangani pandemi virus corona.

"Cermin ketidakjelasan langkah penanganan corona," kata Mardani lewat pesan singkat.

Mardani menilai terdapat jeda antara diskursus di pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, baik dari sisi waktu dan muatan saat ini.

Dalam pandangan Mardani, melontarkan wacana new normal di tengah perjuangan masyarakat dan pemerintah daerah melawan pandemi virus corona adalah langkah yang membingungkan.

Kebingungan itu dianggap Mardani sama seperti dengan ketidakjelasan pemerintah yang memberikan izin bagi masyarakat untuk menggunakan pesawat terbang saat ini.

"Sama bingungnya dengan ketidakjelasan larangan mudik dengan izin bepergian pakai pesawat terbang. Hentikan usaha merepotkan dan memberatkan pemerintah daerah dan masyarakat," ucap Mardani.

Senada dengan Mardani, Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto ikut mengkritik pernyataan Jokowi yang menyinggung soal new normal.

Demokrat meminta Jokowi melengkapi informasi terkait pandemi virus corona di Indonesia secara utuh lebih dahulu sebelum membuat keputusan baru.

"Itulah yang seharusnya dilakukan Indonesia, dilakukan oleh presiden. Sebaiknya, Presiden mengumpulkan data dan informasi yang utuh dan bisa dipertanggungjawabkan sebelum membuat pernyataan," tutur Didik.

Anggota Komisi III DPR RI itu menyatakan bahwa seorang presiden harus berhati-hati dalam memberikan pernyataan kepada publik karena harus terang, jernih, dan tidak boleh bertentangan satu sama lain agar tidak membingungkan masyarakat.

Idealnya, kata Didik, pernyataan seorang presiden dilandasi sebuah kajian dan analisa yang terukur, mendalam, serta bisa dipertanggungjawabkan dan mengandung nilai edukasi yang berbasis ilmu.

"Ingat, perkataan presiden itu bisa dianggap titah atau bahkan untuk keadaan tertentu bisa diartikulasikan sebagai sabdo pandito ratu yang akan diikuti oleh rakyat, tidak boleh mencla-mencle atau tidak bisa dipegang dan dipertanggungjawbkan," ujar Didik.

Didik menuturkan, langkah yang seharusnya dilakukan saat ini adalah mengendalikan penyebaran virus corona dan menolong masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial.

Menurut Didik, langkah itu sangat bisa untuk dilakukan dengan segala fasilitas sudah dimiliki oleh pemerintah, khususnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang sudah disahkan menjadi UU oleh DPR RI beberapa waktu lalu.

Dengan kedisiplinan Didik yakin pengendalian virus bisa dilakukan, seperti di negara lain bahkan di beberapa daerah di Indonesia. Berdasarkan data pemerintah, kasus Covid-19 di Sulawesi Selatan, misalnya, sudah mulai melandai.

Didik menyebut Jokowi baru bisa menyatakan Indonesia memulai tatanan baru setelah pengendalian dilakukan dan grafik penularan menurun.

Menurutnya, tatanan baru itu bukan berdampingan dengan bahaya atau bukan mempertaruhkan nyawa masyarakat dengan virus corona yang sangat berbahaya.

"Tatanan baru itu yang tepat adalah penyesuaian kehidupan sebagai dampak corona yang telah mempengaruhi sendi ekonomi dan kehidupan termasuk kehidupan sosial, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, dan itu dilakukan setelah Covid-19 dinilai bisa dikendalikan," kata Didik.

Dia pun berharap pernyataan Jokowi soal new normal bukan untuk mengingkari tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya. Bukan pula bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola ekonomi.

"Pemerintah termasuk di dalamnya para menteri dan pembantu presiden, idealnya adalah orang-orang pinunjul atau mempunyai kelebihan, kalau mereka dianggap hebat di kala kondisi normal, itu standar sekali," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menyinggung kondisi new normal di tengah pandemi virus corona. Ia menyebut masyarakat akan bisa kembali beraktivitas seperti biasa, namun dengan protokol kesehatan yang ketat.

Jokowi mengatakan pemerintah akan mengatur agar kehidupan kembali berjalan normal, sambil memantau perkembangan penyebaran virus corona. Ia memastikan pemerintah tetap mengutamakan keselamatan masyarakat.

"Kebutuhan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru," kata Jokowi dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (15/5).


[Cnnindonesia.com]


   
 
Siak Pertahankan Predikat KLA Tingkat Nindya
Kamis, 14 Oktober 2021 - 13:30

Komisi V DPR RI Fraksi PKS Dapil Riau II Beserta Mitra Komisi V DPR RI Kunjungi Pelalawan
Kamis, 14 Oktober 2021 - 13:24

Sempena HUT Kabupaten Pelalawan ke-22
Bupati Zukri: Kita Evaluasi Apa yang Sudah Kita Kerjakan untuk Pelalawan
Kamis, 14 Oktober 2021 - 13:17

Pengusaha dan Sopir Harus Patuh Tidak Bawa Kendaraan ODOL
Rabu, 13 Oktober 2021 - 19:22

Bahagianya Petani Riau, Harga Sawit Tembus Rp3.014 Perkilogram
Rabu, 13 Oktober 2021 - 14:50

Jalan Tuanku Tambusai-Paus akan Dipasang Traffic Light
Rabu, 13 Oktober 2021 - 14:43

Bupati Alfedri Launching Pembayaran PBB-P2 dan QRIS Tiket Masuk Istana
Rabu, 13 Oktober 2021 - 14:16

Khitanan Massal, Ketua DPRD Inhil Minta Orang Tua Perkuat Pendidikan Agama
Rabu, 13 Oktober 2021 - 14:09

Khitanan Massal, Ketua DPRD Inhil Minta Orang Tua Perkuat Pendidikan Agama
Rabu, 13 Oktober 2021 - 14:07

Program Gratis Denda Pajak Kendaraan Riau Berakhir Satu Bulan Lagi
Selasa, 12 Oktober 2021 - 19:37

Sengketa Agraria Tinggi di Riau, 50 Anggota Dewan Setujui Dibentuk Pansus
Selasa, 12 Oktober 2021 - 19:30

THL Pemko Pekanbaru Gelisah, Tak Hanya Gaji Dipotong Tapi Juga Telat Bayar
Selasa, 12 Oktober 2021 - 19:27

Kadis ESDM Ditahan Jaksa, Fitra Sebut Gubernur Riau Tak Serius Memilah Anak Buah
Selasa, 12 Oktober 2021 - 19:25

Upacara Puncak HUT ke - 22 Siak, Bangkit dari Pandemi Covid-19 Menuju Siak Tangguh, Siak Tumbuh
Selasa, 12 Oktober 2021 - 19:20

Festival Warna Lestari Menambah Keragaman Batik dan Tenun Siak
Selasa, 12 Oktober 2021 - 19:17

Peringatan Hari Koperasi ke-74 Tingkat Kabupaten Siak, Ini Pesan Bupati Alfedri
Selasa, 12 Oktober 2021 - 07:29

Diikuti 75 Anak, Ketua DPRD Inhil Buka Secara Resmi Khitan Massal di Simpang Gaung
Senin, 11 Oktober 2021 - 21:25

Ayo Lindungi Keanekaragaman Hayati di TNBT
Senin, 11 Oktober 2021 - 19:36

Nelayan Kena Pajak 400 %, RR: Kok Tega Banget ya? yang Gede-gede Dapat Bebas Pajak
Senin, 11 Oktober 2021 - 19:32

Mayat Tangan Terikat Ditemukan di Jalan Lintas Bangkinang-Petapahan, Diduga Korban Pembunuhan
Senin, 11 Oktober 2021 - 19:30

Ambruknya Turap Danau Tajwid, Plt Kadis PUPR Pelalawan dan Staf Dituntut 3 Tahun Penjara
Senin, 11 Oktober 2021 - 19:25

Bupati Alfedri : Pasca Covid 19 Tour The Siak Bisa dilaksanakan
Senin, 11 Oktober 2021 - 19:14

Sepulang Docking dari Jakarta, Kapal KN Pari "Terduduk" di Pelabuhan DumaiĀ 
Minggu, 10 Oktober 2021 - 14:53

Atasi Persoalan Petani Padi Meranti, Gubri Tawarkan Normalisasi Sungai
Sabtu, 09 Oktober 2021 - 20:14

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2020 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com