Home
Baznas Siak Bersama Dinas Sosial Tandatangani MoU Bidang Sosial | Lima BUMD dan Kejari Siak Tandatangani MoU Bantuan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara | Bisa Gunakan APBN, Pasar Cik Puan Tetap Pakai Pihak Ketiga? | Mabes Polri Pastikan Penindakan Premanisme dan Pungli Dilakukan di Seluruh Indonesia | Viral, Bocah Bergelantungan di Atas Sungai Usai Sekolah, Ini yang Dilakukan Bupati Kampar | Bupati Alfedri Targetkan Pengurangan Limbah Sampah 30 Persen Tahun 2025
Sabtu, 12 Juni 2021
/ Riau Region / 06:28:36 / Tuntut Hak Dumai di Blok Rokan, Tim Perjuangan Segera Temui DPR RI dan Menteri ESDM /
Tuntut Hak Dumai di Blok Rokan, Tim Perjuangan Segera Temui DPR RI dan Menteri ESDM
Jumat, 28 Mei 2021 - 06:28:36 WIB

DUMAI - Perjuangan masyarakat Kota Dumai untuk mendapatkan haknya atas alih kelola Blok Rokan terus berlanjut. Dalam waktu dekat tim perjuangan segera menyampaikan tuntutannya ke DPR RI dan Menteri ESDM di Jakarta.

"Kita sudah matangkan persiapan untuk memperjuangkan hak Dumai atas alih kelola Blok Rokan di tingkat pusat. Insya Allah, dalam waktu dekat kita akan temui DPR RI dan Menteri ESDM," ujar Agoes S. Alam, Ketua Tim Perumus Atas Kebijakan Peralihan Pengelolaan Blok Rokan (TPAK-P2BR), kemarin.

Didampingi Humas Tim Jefrizar dan Wakil Sekretaris Ismail Abdul Aziz, Agoes menjelaskan agenda pihaknya untuk menemui DPR RI melalui Komisi VII dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menegaskan bahwa di Kota Dumai itu adanya kegiatan hulu minyak dan gas (migas).

Hal ini dinilainya sangat penting karena bila mengacu dalam pemahaman Undang-Undang Migas itu, maka harusnya Kota Dumai mendapat bagian dana bagi hasil dari participation interest (PI) sebesar 10 persen yang didapat Provinsi Riau dari pasca alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron ke PT Pertamina.

Namun, hingga hari ini Kota Dumai tidak masuk hitungan untuk mendapat bagian dari PI 10 persen tersebut. Hal tersebut karena Keputusan Menteri ESDM yang tidak mengacu UU Migas, sehingga tidak masuk dalam bagian dalam daerah penghasil.

Keputusan ESDM tersebut membuat kriteria baru, terutama dalam dictum 3, tentang daerah penghasil. Yang menyebutkan bahwa daerah penghasil migas itu adalah daerah kabupaten/kota yang di dalamnya ada sumur minyaknya, ada mesin angguknya, atau terdapatnya kepala produksi (welhet).

Jika mengacu kriteria itu, maka Dumai tidak dapat dari bagian PI 10 persen itu. Persoalannya, kriteria yang dibuat Menteri ESDM itu tidak mengacu pada UU. Jadi, seluruh elemen masyarakat dan Pemko Dumai minta kepada Menteri ESDM agar merubah keputusannya atau merevisi aturannya yang tidak sesuai dengan UU.

Dengan dictum 3 tentang kriteria daerah penghasil itu membuat Kota Dumai selama ini dirugikan. Tidak hanya dirugikan dalam bagi hasil PI 10 persen di Blok Rokan, tetapi lebih luas dirugikan dalam dana bagi hasil migas di APBN dan kontrak-kontrak kerja lainnya. Hal ini karena dalam diktum itu tidak memasukkan Dumai sebagai daerah penghasil. Padahal, dalam ketentuan UU Migas bahwa daerah penghasil itu adalah daerah yang di dalamnya terdapat kegiatan hulu migas, yaitu mulai dari kegiatan produksi pada pipa angguknya hingga ke titik serah di Terimnal ATC.

"Masyarakat Dumai sudah sadar dengan kebijakan Menteri ESDM yang merugikan Kota Dumai. Karena itu, saat ini Kota Dumai tak mau terima dengan kebijakan yang merugikan itu. Dimana kebijakan itu jelas bertentangan dengan UU," ujarnya.

Jika bicara sesuai UU, dia menilai  sah-sah saja Dumai minta keadilan. Sebab, di Kota Dumai ini punya fasilitas kegiatan penting kegiatan hulu migas. Selama ini Kota Dumai tidak dianggap, meskipun memiliki banyak  kegiatan hulu migas. Kenyataan ini tentunya tak bisa lagi diterima, karena telah merugikan daerah.

Perjuangan Dumai ini dalam rangka untuk menegakkan UU No. 22 Tahun 2001 dan PP No.35 Tahun 2004. Bila Menteri ESDM tidak mengacu kepada aturan tersebut, maka dinilainya jelas merupakan tindakan inkonstitusional.

Humas Tim Perjuangan Jerfrizar menambahkan, pihaknya terus mematangkan langkah-langkah   perjuangan untuk menuntut hak Dumai di Blok Rokan. Bahkan, pihaknya sudah mendapat dukungan juga dari Wali Kota Dumai.

"Perjuangan ini kita lakukan bersama demi memberikan kontribusi terbaik buat daerah dan masyarakat kita ini. Kita minta kepada pemerintah pusat untuk mengembalikan hak Kota Dumai sebagai bagian dari usaha hulu migas, yang selama ini dihilangkan," ujarnya.[yus]


   
 
Agar Tetap Ada Pemberangkatan Calon Haji Indonesia Tahun 2021, HNW Desak Jokowi Lobi Raja Saudi
Jumat, 04 Juni 2021 - 20:26

Infotorial Dinas Kominfo Kabupaten Siak
Disdukcapil Siak Rekam dan Cetak E-KTP di Rumah Warga yang Berkebutuhan Khusus
Jumat, 04 Juni 2021 - 20:23

MUI Minta Masyarakat untuk Bersabar dan Tunggu Waktu Soal Haji
Kamis, 03 Juni 2021 - 20:35

Pemerintah Luncurkan Panduan Pembelajaran PAUD Hingga Pendidikan Menengah di Masa Pandemi
Kamis, 03 Juni 2021 - 20:28

Harga Karet Tingkat Pabrik di Riau Naik, Ini daftar Harganya
Kamis, 03 Juni 2021 - 20:26

Infotorial Dinas Kominfo Kabupaten Siak
Sekda Siak Positif Covid-19, "Sekarang Saya Work From Home"
Kamis, 03 Juni 2021 - 20:23

Infotorial Dinas Kominfo Kabupaten Siak
Bupati Ikuti Paripurna Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi Soal LKPj Siak 2020
Kamis, 03 Juni 2021 - 20:15

Soal Kebun di Kawasan Hutan, Bupati Zukri: Harus Ada Pendataan Akurat dan Kepastian Hukum
Kamis, 03 Juni 2021 - 20:06

Mahasiswa Desak Jaksa Periksa Gubernur Riau
Rabu, 02 Juni 2021 - 20:24

Penyintas Covid-19 Diimbau untuk Donorkan Plasma Konvalesennya
Rabu, 02 Juni 2021 - 20:22

Turun Sedikit, Sepekan ke Depan Harga Sawit di Riau Rp2.527 Perkilogram
Rabu, 02 Juni 2021 - 20:19

Bupati H.Zukri Berhasil Turunkan Covid-19 Dari Zona Merah Ke Zona Orange.
Rabu, 02 Juni 2021 - 20:11

Infotorial Dinas Kominfo Kabupaten Siak
Bupati Siak Pimpin Razia Prokes, Puluhan Pengunjung Kafe di Kandis Terjaring , 1 Positif Covid-19
Rabu, 02 Juni 2021 - 20:09

Infotorial Dinas Kominfo Kabupaten Siak
Bupati Siak Keluarkan Surat Edaran PPKM Mikro, Berakhir Jika Sudah Zona Kuning
Rabu, 02 Juni 2021 - 20:07

Pejabat Utama Polda Riau Kunjungi Lokasi Vaksinasi Serta Pos PPKM Di Kabupaten Siak.
Senin, 31 Mei 2021 - 08:11

Edo Yulihendri Dipercaya Pimpin KBPPAL Riau
KBPPAL Diharapkan Jadi Rumah yang Nyaman Bagi Anak-anak Angkatan Laut
Senin, 31 Mei 2021 - 08:05

Serius Penurunan Covid-19, Bupati H.Zukri Terus Pantau Perkembangan
Senin, 31 Mei 2021 - 08:00

Satgas Covid-19 Sasar Sejumlah Kafe dan Restauran di Perawang
Senin, 31 Mei 2021 - 07:57

Infotorial Dinas Kominfo Kabupaten Siak
Bupati dan Kapolres Siak Pimpin Random Rapid Test Kepada Masyarakat Di Kecamatan Tualang
Senin, 31 Mei 2021 - 07:52

Infotorial Dinas Kominfo Kabupaten Siak
37 Kampung di Siak Ikut Pemilihan Kepala Kampung Serentak
Jumat, 28 Mei 2021 - 08:56

Pembatasan Kerumunan di Riau Dinilai Dilakukan Setengah Hati
Jumat, 28 Mei 2021 - 06:44

Dugaan Mafia Tanah Proyek Tol Pekanbaru-Padang, Ini Tanggapan DPRD Riau
Jumat, 28 Mei 2021 - 06:42

Mewujudkan Pelalawan Maju 2026
Mou Bersama LPP RRI, Kadiskominfo Harapkan Menjadi Inovasi Baru Penyebarluasan Informasi
Jumat, 28 Mei 2021 - 06:32

Tuntut Hak Dumai di Blok Rokan, Tim Perjuangan Segera Temui DPR RI dan Menteri ESDM
Jumat, 28 Mei 2021 - 06:28

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2020 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com