JAKARTA -- PDI Perjuangan (PDIP) menjadi satu-satunya partai di parlemen yang masih bersikukuh mengusulkan wacana sistem proporsional tertutup atau mencoblos partai politik (parpol) di Pemilu 2024.

Wacana itu pertama kali dilontarkan oleh partai besutan Megawati Soekarnoputri pada Februari 2022 lalu. PDIP menganggap sistem proporsional terbuka atau mencoblos calon anggota legislatif (caleg) yang diterapkan saat ini menelan ongkos Pemilu mahal.

Isu tersebut kemudian semakin gaduh usai kader PDIP-NasDem resmi mengajukan gugatan uji materiil terhadap Undang-undang (UU) Pemilu terkait sistem proporsional terbuka ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun baru-baru ini penolakan keras datang dari delapan parpol di parlemen. Mereka adalah Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, NasDem, PPP, dan PKS. Penolakan yang diinisiasi Golkar itu meminta agar MK tetap mempertahankan aturan mencoblos caleg di Pemilu 2024.

"Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita," bunyi salah satu poin pernyataan sikap delapan parpol.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah memandang wacana pemilu sistem proporsional tertutup itu bisa menguntungkan PDIP dari perolehan suara. Karenanya, ia mengaku tidak heran apabila PDIP terkesan 'ngotot' untuk terus menyukseskan isu tersebut.

"Situasi saat ini, PDIP merasa diuntungkan, setidaknya ia melihat peluang partai lain akan lebih terpuruk jika gunakan sistem tertutup," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (9/1).

Dedi menilai PDIP memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi apabila pemilu menghendaki rakyat mencoblos partai alih-alih para Caleg. Pasalnya, sejak awal daya tarik PDIP memang lebih kepada partai itu sendiri ketimbang tokoh-tokoh calegnya.

Menurutnya, PKS menjadi satu-satunya parpol serupa yang juga memiliki karakteristik seperti PDIP. Hanya saja, saat ini suara PKS berpotensi terbelah akibat kehadiran Partai Gelora.

Sementara itu untuk parpol selain PDIP dan PKS, menurut Dedi masih konsisten mengandalkan sosok tokoh seperti artis, pemuka agama, hingga tokoh masyarakat setempat untuk mendulang suara di tingkat legislatif.

Oleh sebab itu ia menilai, kekhawatiran berkurangnya perolehan suara jika pemilu dilakukan dengan proporsional tertutup menjadi alasan parpol lainnya sepakat menolak wacana tersebut.

"Sementara partai lain, tokoh masih menjadi kunci, sehingga akan cukup minim perolehan suara jika hanya andalkan pemilih partai," jelasnya.

"Itulah sebabnya PDIP sedikit memiliki kepercayaan diri untuk tidak memilih opsi proporsional terbuka," sambungnya.

Kuatnya PDIP menarik massa menurut Dedi masih tak lepas dari peran Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Megawati dipandang sebagai PDIP itu sendiri. Bahkan, ia meyakini masih banyak loyalis ataupun masyarakat yang menggantungkan kepercayaan kepada Megawati ketimbang PDIP itu sendiri.

"PKS dianggap paling serupa dari sisi loyalitas pemilih pada partai, tetapi ini tidak disandarkan atas faktor tokoh," tuturnya.

"Gerindra bisa saja memiliki hal serupa dengan Megawati, tetapi faktor Prabowo bersyarat. Akan tinggi pemilih partai jika Prabowo ikut kontestasi Pilpres, sementara Megawati tidak harus," imbuhnya.

Upaya singkirkan kader oportunis di PDIP

Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo memandang wacana pemilu proporsional tertutup juga diembuskan oleh PDIP untuk mengembalikan kekuasaan penuh terhadap partai.

"Menurut saya yang terjadi adalah usaha untuk mensentralisasi partai, menempatkan peran partai dalam posisi sentralnya dalam politik," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (8/1).

Menurutnya, hal itu juga dilakukan PDIP untuk meminimalisir gesekan yang terjadi antara kadernya di tingkat akar rumput. Sehingga diharapkan kerja-kerja politik akan dapat menjadi lebih optimal.

Selain itu, upaya pengembalian pemilu dengan proporsional tertutup juga menjadi salah satu cara bagi PDIP untuk 'membersihkan' para kadernya dari para kader oportunis semata.

Khususnya bagi para kader yang tidak patuh atau tunduk dengan komando Ketua Umum partai. Lantaran dengan sistem tersebut kekuasaan penuh akan berada di tangan ketua umum.

Dengan proporsional tertutup, mereka-mereka yang berada di parlemen murni berdasarkan keputusan mutlak dari ketua umum partai. Lewat cara itu, Kunto menilai, PDIP bisamenertibkan suara-suara sumbang dari para kader yang tidak sejalan dengan keputusan partai.

"Istilahnya menyingkirkan polutan atau semacam purifikasi partai. Sehingga Ketum yang kemudian punya hak menentukan siapa yang bisa jadi anggota legislatif di DPR," jelasnya.

"Menurut saya ini bisa ditempuh oleh PDIP karena mereka sangat percaya diri bahwa masyarakat masih akan memilih dia," pungkasnya.

Sumber
CNN Indonesia