Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bereaksi terhadap pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Bakal Calon Presiden RI, Anies Baswedan yang mengkritik subsidi pemerintah terhadap mobil listrik.

Luhut dengan tegas menyatakan bahwa untuk subsidi mobil listrik yang diberikan oleh pemerintah sudah dilakukan studi yang komprehensif, dan seluruh dunia juga melakukan hal yang sama.

"Jadi saya kira kita jangan melawan arus dunia juga. Jadi kalau siapa yang berkomentar saya tidak tau mengenai itu, nanti suruh dia datang ke saya nanti biar saya jelasin ke dia bahwa itu tidak benar," tegas Luhut usai ditemui di acara Seminar dan Pameran Hilirisasi & Transisi Energi, Hotel Westin, Jakarta, Selasa lalu seperti dikutip Sabtu (13/5/2023).

Sebelumnya, Anies Baswedan, Calon Presiden RI dari Partai Nasdem, PKS & Demokrat mengkritik kebijakan pemerintah yang tak tepat sasaran. Yakni pemberian subsidi kepada pembeli mobil listrik.

Hal itu dikatakan Anies dalam Pidatonya di acara Pengukuhan Amanat Nasional. Awalnya, Anies mengatakan bahwa Indonesia memiliki begitu banyak peluang, khususnya dalam lingkungan hidup. Pemerintah harus memastikan sumber daya yang tepat untuk menghadapi tantangan lingkungan hidup.

"Solusi menghadapi tantangan lingkungan hidup, polusi udara bukan lah terletak di dalam subsidi mobil listrik yang pemilik mobil listriknya yang mereka tidak membutuhkan subsidi, betul?" tegas Anies dalam pidatonya.

Anies menghitung, bahwa subsidi kepada mobil listrik dalam pemakaian mobil pribadi emisi karbon per kapita per kilometer katanya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak.

"Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bus berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi, karena bus memuat orang banyak sementara mobil memuat orang sedikit," ungkap Anies.

Ditambah, kata Anies, ketika pengalamannya menjadi Gubernur DKI Jakarta, kendaraan pribadi berbasis listrik tidak menggantikan mobil yang ada digarasinya, maka akan menambah mobil di jalanan.

"Sehingga menambah kemacetan di jalan. Jadi yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimilik negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan apalagi percakapan media sosial," tandas dia.

Sumber : cnbcindonesia.com