Home
Saipul Hadi, Unggul Telak dengan 1807 Suara Pilkades Bangun Purba Timur Jaya928 | UMK Dumai Terbesar di Riau Rp3.723.278 | Nekat Deklarasi Anies di Riau, Tujuh Kader PAN Ditegur | PT Surya Dumai Agrindo Diduga Belum Kantongi Izin PKS di Bukit Batu | Ketua PBSI Inhil Lepas 2 Atlit Bulu Tangkis ke Kejurnas di Jakarta | Survei Temukan Kriteria Pria Idaman Wanita Indonesia: Harus Wangi
Jum'at, 09 Desember 2022


KPK di Persimpangan Jalan


Sabtu, 10 Maret 2012 - 09:57:12 WIB
JAKARTA - Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari waktu ke waktu terus diperdebatkan. Sejak resmi berdiri pada 2003, perdebatan dan kontroversi tentang KPK tidak pernah surut.

Setidaknya ada dua kubu yang saling bertentangan. Kubu yang melihat KPK perlu lebih diperkuat dan yang menilai KPK sudah menjadi lembaga yang terlalu kuat atau super body.

Mengapa KPK perlu diperkuat? Jawabannya, karena KPK belum mampu membongkar mega korupsi. Kasus korupsi yang ditangani KPK, tidak menunjukkan bahwa lembaga tersebut memiliki kemampuan yang bisa diandalkan.

Ironisnya lagi selain mega koruptor tidak tersentuh, jumlah pejabat negara yang terlibat korupsi, terus bertambah. Intinya: tidak ada rasa takut sama sekali orang melakukan tindak korupsi sekalipun lembaga KPK secara undang-undang sudah berdiri.

Mengapa KPK dianggap sebagai lembaga terlalu kuat? Kalau yang satu ini, bukan masyarakat yang mempersoalkannya. Tetapi individu dan politisi-politisi Senayan (anggota DPR) mengumandangkannya.

Terutama setelah adanya sekitar 40-an anggota DPR dan DPRD diperiksa, kemudian ditangkap oleh KPK. Para politisi menganggap imunitas mereka sebagai pejabat negara, ternyata tidak bisa diberlakukan dalam pemeriksaan kasus korupsi yang mereka lakukan.

Sementara kontroversi yang terjadi begitu banyak. Mulai dari pemenjaraan Ketua KPK Antasari Azhar, penyidik polisi yang berpacaran dengan tersangka korupsi Angelina Sondakh, pimpinan KPK yang dicurigai berkonspirasi dengan koruptor sampai akhirnya perlu tidaknya lembaga itu memiliki gedung yang lebih representatif termasuk pembukaan perwakilan atau kantor wilayah KPK di provinsi seluruh Indonesia.

Tapi apapun yang menjadi alasan perdebatan dan munculnya kontroversi, persoalan terbaru yang paling menguatirkan adalah adanya keinginan DPR-RI khususnya Komisi III, perangkat DPR yang membidangi hukum yang ingin mengubah peran KPK.

Untuk maksud tersebut, dalam waktu dekat sejumlah anggota Komisi III akan mengadakan perjalanan ke luar negeri seperti Prancis dan Hongkong dengan maksud studi banding.

Wacana yang berkembang di Komisi III adalah peran KPK perlu direvisi. Apakah untuk pencegahan atau pemberantasan.

Mengapa rencana revisi UU tentang KPK oleh DPR ini yang perlu dikuatirkan? Sebab sebetulnya KPK saat ini, ibarat manusia, kondisi atau statusnya seperti orang yang terkena penyakit aneh. KPK sesungguhnya bukan lembaga yang sehat. Tetapi tak satupun yang mau bicara jujur mengenai kondisi kesehatan lembaga ini. Jadi bukan soal memperbaharui peran KPK.

Penyakit yang mendera KPK sekarang, sebetulnya disebabkan oleh kekeliruan melakukan rekruitmen SDM. Yaitu yang digunakan sebagai tenaga inti dalam bidang penyidikan adalah para penegak hukum yang berasal dari lembaga kepolisian dan kejaksaan. Padahal dua lembaga ini, sudah menjadi cibiran masyarakat, terutama kalau orang ingin menyelesaikan perkara atau mencari keadilan.

Korupsi kecil-kecilan yang menyebabkan keadilan menjadi komiditi bisnis, dimulai dari sogok-menyogok di awal pemrosesan sebuah perkara. Tragisnya, sudah sembilan tahun KPK berdiri, tetapi belum pernah dilakukan evaluasi secara menyeluruh tentang kinerja para penyidiknys. Apakah mereka benar-benar penyidik yang bisa dipercaya atau diandalkan ataukah tidak sama sekali?

Jika kita kembali kepada latar belakang berdirinya KPK, semua pihak semestinya sadar, bahwa eksistensinya belum pernah dievaluasi secara benar. Pada 2001, sekitar tiga tahun setelah reformasi, muncul keinginan membentuk lembaga KPK, mengingat kepercayaan masyarakat terhadap para pejabat negara yang bertugas di kejaksaan dan kepolisian, sudah sangat rendah.

Oknum-oknum kejaksaan dan kepolisian pada era itu justru dinilai sebagai pejabat negara yang ikut menyebarkan virus korupsi. Tetapi anehnya, ketika KPK terbentuk, tanpa ada yang mengingatkan apalagi mengontrol, lembaga ini justru merekrut tenaga penyidik yang berasal dari kejaksaan dan kepolisian. Sehingga masyarakat sendiri sebetulnya terkecoh atau dikecoh secara sadar.

Dan hingga sekarang, masyarakat tidak pernah tahu, berapa banyak jumlah tenaga kejaksaan dan kepolisian yang menjadi SDM inti di lembaga KPK tersebut. Oleh sebab itu, jika KPK benar-benar mau difungsikan sesuai tujuan awalnya, yang perlu dilakukan bukan melakukan studi banding ke luar negeri sebagaimana diinginkan DPR atau Komisi Hukum lembaga legislatif itu.

Studi banding ke luar negeri selain merupakan pemborosan, metode kerja seperti itu, sudah sangat konvensional dan ketinggalan zaman. Tanpa harus melakukan perjalanan ke luar negeri, DPR dapat memperoleh referensi tentang sistem pemberantasan korupsi di negara-negara dimaksud.

Dengan teknologi informasi yang sudah sedemikian canggih, DPR tetap bisa melakukan "studi banding" tanpa harus jalan-jalan ke Paris atau Hong Kong, dua pusat perbelanjaan terkenal di dunia.

Mengapa perjalanan DPR ke luar negeri? Jangan-jangan mereka hanya mau jalan-jalan atau berbelanja. Sementara niat untuk memperbaiki kinerja KPK, hanya sebuah alasan yang dicari-cari. Peringatan sekaligus kecurigaan ini patut diangkat ke permukaan, mengingat rakyat dan bangsa Indonesia saat ini sudah bertahun-tahun, dibohongi oleh politisi dan para pejabat negara.

Kalau memang DPR ingin memfungsikan KPK, katakanlah dengan jujur. Jangan membuat pernyataan yang berputar-putar dan hanya menempatkan KPK di persimpangan jalan. Sebab akibatnya eksistensi lembaga itu, pada akhirnya hanya menjadi semacam sebuah lembaga pajangan seperti Inspektorat Jenderal di semua Kementerian, Badan Pemeriksa Keuanga (BPK) ataupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (ilc)

 
   
Sorot : Index
Mutu Karya Sastra Sumatera Barat Diperta...
Cucu Pendiri Republik yang Diburu Polri...
Google dan Film Penista Islam...
Prabowo Subianto RI-1, Tapi Syaratnya......
Triliunan Dana Olahraga Lahirkan Korupsi...
PT Dirgantara Indonesia Garap Proyek Rp ...
Menakar Kenegarawanan Ical & Akbar...
KPK di Persimpangan Jalan...
Kawasan Budaya VS Kawasan Bisnis...
 
 
 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2020 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com