Home
Mantan Bupati Bengkalis Amril Mukminin Dieksekusi ke Rutan Pekanbaru | Di Pekanbaru, KPK Sita Catatan Keuangan Terkait Kasus Bupati Kuansing | Usai Khutbah Jumat, Wabup Siak Husni Mirza Serahkan IMB Masjid Alfurqon Kwalian | Pantai Beting dan Hutan Mangrov Tanjung Layang Potensi Wisata Bahari Tersembunyi | Bupati Siak: RDTR Beri Kepastian Bagi Calon Investor di Kawasan Industri Tanjung Buton | Bupati Alfedri Sebut Penanganan Stunting Butuh Kerjasama Multipihak
Selasa, 26 Oktober 2021
/ Peristiwa / 19:25:46 / Ambruknya Turap Danau Tajwid, Plt Kadis PUPR Pelalawan dan Staf Dituntut 3 Tahun Penjara /
Ambruknya Turap Danau Tajwid, Plt Kadis PUPR Pelalawan dan Staf Dituntut 3 Tahun Penjara
Senin, 11 Oktober 2021 - 19:25:46 WIB

PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pelalawan, MD Rizal, dituntut hukuman penjara selama 3 tahun. MD Rizal dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait ambruknya turap Danau Tajwid, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.

Selain MD Rizal, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Jumeiko, juga menuntut Tengku Pirda dengan hukuman yang sama. Tengku Pirda adalah tenaga honorer di PUPR Pelalawan sekaligus operator alat berat.

Pembacaan tuntutan dilakukan secara terpisah. Kedua terdakwa mengikuti persidangan dari Rutan Kelas I Pekanbaru sedangkan majelis hakim, JPU dan penasehat hukum berada di Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru.

Kedua terdakwa bersalah sesuai Pasal 10 huruf (a) Undang-undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.

"Menyatakan terdakwa MD Rizal terbukti secara bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP," ujar JPU di hadapan majelis hakim yang diketuai Dahlan.

Selain penjara, MD Rizal dan Tengku Pirda dituntut membayar denda masing-masing Rp100 juta. Dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar dapat diganti kurungan badan selama 6 bulan.

Atas tuntutan itu, kedua terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan pembelaan atau pledoi. Majelis hakim mengagendakan sidang pembacaan pledoi pada Kamis (14/10/2021).

Dalam dakwaan JPU menyebutkan dugaan korupsi yang dilakukan MD Rizal dan Tengku Pirda, terjadi pada 12 September 2020, di lokasi Pekerjaan Paket I Revertmen. Sungai Kampar-Danau Tajwid di Kecamatan Langgam.

Berawal ketika pada 2018, Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan melalui saksi Hardian Syahputra selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), melakukan kontrak pekerjaan paket I Revertmen dengan Harimantua Dibata Siregar, Direktur PT Raja Oloan selaku kontraktor. Nilai kontrak Rp6.163.648.609 dengan waktu pelaksanaan 18 Oktober 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Pada 27 Desember 2018, capaian pekerjaan 35,464 persen, dan dilakukan pencairan uang pekerjaan Paket I Revertmen kepada PT Raja Oloan Rp2.076.536.745. Oleh karena akan berakhir masa kontrak pekerjaan Paket I Revertmen tersebut pada 31 Desember 2018, namun pekerjaan belum terlaksana 100 persen.

"Atas hal itu, dilakukan addendum perpanjangan waktu selama 50 hari dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 19 Februari 2019 berdasarkan kontrak addendum No.614-PUPR-SDA/BANJIR/ADD.1-KTR/2018/29 tanggal 27 Desember 2018," ujar JPU.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 614/PUPR-SDA/BANJIR/BAP/2019/001 tanggal 19 Februari 2019, pekerjaan Paket I Revertmen pada Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan 2018 tersebut telah selesai dilaksanakan 100 persen. Pekerjaan paket I Revertmen tersebut telah tercatat dan merupakan aset daerah Kabupaten Pelalawan.

Pekerjaan Paket I Revertmen pada Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2018 yang telah diselesaikan tersebut, tidak dilakukan pembayaran oleh Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan kepada saksi Hariman Tua Dibata Siregar, Direktur PT Raja Oloan atas sisa pekerjaan sebanyak 64,536 persen. Sisa pembayaran itu mencapai Rp4.087.112.864.

"Adapun alasannya, yakni fisik pekerjaan tidak dapat diukur secara nyata dan volume tidak dapat ditentukan (dihitung) bedasarkan hasil joint audit dengan Fakultas Teknik Sipil Universitas Lancang Kuning," tutur JPU.

Dengan demikian, pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT Raja Oloan, dinilai proggresnya belum selesai 100 persen. Padahal fisik pekerjaan telah dilaksanakan 100 persen sesuai kontrak, dan PT Raja Oloan selaku kontraktor tidak mendapatkan pembayaran atas sisa pekerjaan yang sudah dilaksanakan.

Akhirnya pada 14 Januari 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan pada Dinas PUPR, PPK Dinas PUPR dalam pekerjaan Paket I Revertmen Sungai Kampar–Danau Tajwid, digugat oleh PT Raja Oloan di Pengadilan Negeri Pelalawan. Ketika itu, diangkat MD Rizal selaku Plt Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan, terhitung 15 Juli 2020. Segala urusan dan tugas Dinas PUPR di sana, menjadi tanggung jawab MD Rizal.

Beberapa hari setelah MD Rizal menjabat, keluar putusan hakim Pengadilan Negeri Pelalawan No. 3/Pdt.G/2020/PN/Plw tanggal 21 Juli 2020 yang telah memeriksa perkara perdata antara PT Raja Oloan sebagai penggugat melawan Pemkab Pelalawan pada Dinas PUPR. Pengadilan memutuskan, menghukum tergugat yakni Pemkab Pelalawan pada Dinas PUPR, untuk membayar ganti kerugian kepada PT Raja Oloan sejumlah Rp4.087.112.864.

"Atas putusan Pengadilan Negeri Pelalawan itu, Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada Dinas PUPR dan PPK pekerjaan Paket I Revertmen Sungai Kampar–Danau Tajwid, tetap tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Kemudian, mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 30 Juli 2020," jelas JPU.

Untuk memperkuat dasar atau alasan bahwa benar pembayaran Pekerjaan Paket I Revertmen pada dinas PUPR Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2018 tidak dapat dilakukan, yang dinilai fisik pekerjaan tidak dapat diukur secara nyata dan volume tidak dapat ditentukan (dihitung) berdasarkan hasil joint audit dengan Fakultas Teknik Sipil Universitas Lancang Kuning, MD Rizal menghubungi terdakwa Tengku Pirda selaku Operator Excavator.

"Terdakwa MD Rizal memberi perintah pada terdakwa Tengku Pirda untuk membawa satu unit alat berat berupa ekskavator jenis long milik Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan ke lokasi pekerjaan Paket I Revertmen pada dinas PUPR Kabupaten Pelalawan.

"Terdakwa MD Rizal lalu mengarahkan Tengku Pirda untuk melakukan pengerukkan tanah sisi sebelah darat atau jalan sepanjang kurang lebih 15 meter. Kemudian mendorong bagian badan sheet pile dan capping beam dengan menggunakan ekskavator sehingga bagian badan sheetpile menjadi patah dan jatuh ke sungai, besi tulangan sheet pile putus dengan permukaan patah rata," jelas JPU.

Namun satu bagian potongan sheet pile masih tertancap dalam tanah dengan kondisi miring. Kemudian terdapat luka atau sayatan atau robekan pada bagian atas sheet pile, capping beam atau kepala turap ukuran 65x50 menjadi patah dan retak serta Tie Roddan batang sheet pileyang terhubung dengan baut/ nut terlepas dari batang sheet pile.

Atas hal tersebut, kondisi pekerjaan Paket I Revertmen menjadi hancur dan rusak, atau tidak dapat dipakai sebagaimana mestinya fungsi suatu pekerjaan turap. Seolah-olah hancur dan rusaknya, atau tidak dapat dipakainya turap tersebut adalah karena kesalahan PT Raja Oloan selaku Kontraktor Pelaksana.

"Padahal seharusnya, dijaga karena berada dalam penguasaan atau dikuasai oleh terdakwa MD Rizal yang menjabat selaku Pelaksana Tugas Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan," terang JPU.

Berdasarkan hasil laporan penelitian dari Prof Dr Ir H Sugeng Wiyono MMT A-Utama, selaku ahli fisik atau Guru Besar Teknik Sipil Universitas Islam Riau, yang telah melakukan penelitian dan pemeriksaan serta pengukuran pada tanggal 2 Februari 2021 terhadap hancurnya atau rusaknya pekerjaan Paket I Revertmen itu, memberikan kesimpulan penelitian atau pemeriksaan telah terjadi kerusakan bangunan turap.

Meskipun dengan telah dirusaknya atau dihancurkannya pekerjaan Paket I Revertmen (turap) tersebut, oleh terdakwa MD Rizal bersama Tengku Pirda, dengan maksud untuk membuktikan sebaliknya bahwa benar pekerjaan dimaksud tidak dapat dibayarkan.

Namun berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru justru menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan agar Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada Dinas PUPR, membayarkan sisa uang kontrak pekerjaan Paket I Revertmen Sungai Kampar–Danau Tajwid," papar JPU

Akibat perbuatan kedua terdakwa ditambahkan JPU, membutuhkan biaya pemulihan atau perbaikan untuk dapat kembali kepada kondisi semula sejumlah Rp369.817.700.

(CAKAPLAH)


   
 
Siak Pertahankan Predikat KLA Tingkat Nindya
Kamis, 14 Oktober 2021 - 13:30

Komisi V DPR RI Fraksi PKS Dapil Riau II Beserta Mitra Komisi V DPR RI Kunjungi Pelalawan
Kamis, 14 Oktober 2021 - 13:24

Sempena HUT Kabupaten Pelalawan ke-22
Bupati Zukri: Kita Evaluasi Apa yang Sudah Kita Kerjakan untuk Pelalawan
Kamis, 14 Oktober 2021 - 13:17

Pengusaha dan Sopir Harus Patuh Tidak Bawa Kendaraan ODOL
Rabu, 13 Oktober 2021 - 19:22

Bahagianya Petani Riau, Harga Sawit Tembus Rp3.014 Perkilogram
Rabu, 13 Oktober 2021 - 14:50

Jalan Tuanku Tambusai-Paus akan Dipasang Traffic Light
Rabu, 13 Oktober 2021 - 14:43

Bupati Alfedri Launching Pembayaran PBB-P2 dan QRIS Tiket Masuk Istana
Rabu, 13 Oktober 2021 - 14:16

Khitanan Massal, Ketua DPRD Inhil Minta Orang Tua Perkuat Pendidikan Agama
Rabu, 13 Oktober 2021 - 14:09

Khitanan Massal, Ketua DPRD Inhil Minta Orang Tua Perkuat Pendidikan Agama
Rabu, 13 Oktober 2021 - 14:07

Program Gratis Denda Pajak Kendaraan Riau Berakhir Satu Bulan Lagi
Selasa, 12 Oktober 2021 - 19:37

Sengketa Agraria Tinggi di Riau, 50 Anggota Dewan Setujui Dibentuk Pansus
Selasa, 12 Oktober 2021 - 19:30

THL Pemko Pekanbaru Gelisah, Tak Hanya Gaji Dipotong Tapi Juga Telat Bayar
Selasa, 12 Oktober 2021 - 19:27

Kadis ESDM Ditahan Jaksa, Fitra Sebut Gubernur Riau Tak Serius Memilah Anak Buah
Selasa, 12 Oktober 2021 - 19:25

Upacara Puncak HUT ke - 22 Siak, Bangkit dari Pandemi Covid-19 Menuju Siak Tangguh, Siak Tumbuh
Selasa, 12 Oktober 2021 - 19:20

Festival Warna Lestari Menambah Keragaman Batik dan Tenun Siak
Selasa, 12 Oktober 2021 - 19:17

Peringatan Hari Koperasi ke-74 Tingkat Kabupaten Siak, Ini Pesan Bupati Alfedri
Selasa, 12 Oktober 2021 - 07:29

Diikuti 75 Anak, Ketua DPRD Inhil Buka Secara Resmi Khitan Massal di Simpang Gaung
Senin, 11 Oktober 2021 - 21:25

Ayo Lindungi Keanekaragaman Hayati di TNBT
Senin, 11 Oktober 2021 - 19:36

Nelayan Kena Pajak 400 %, RR: Kok Tega Banget ya? yang Gede-gede Dapat Bebas Pajak
Senin, 11 Oktober 2021 - 19:32

Mayat Tangan Terikat Ditemukan di Jalan Lintas Bangkinang-Petapahan, Diduga Korban Pembunuhan
Senin, 11 Oktober 2021 - 19:30

Ambruknya Turap Danau Tajwid, Plt Kadis PUPR Pelalawan dan Staf Dituntut 3 Tahun Penjara
Senin, 11 Oktober 2021 - 19:25

Bupati Alfedri : Pasca Covid 19 Tour The Siak Bisa dilaksanakan
Senin, 11 Oktober 2021 - 19:14

Sepulang Docking dari Jakarta, Kapal KN Pari "Terduduk" di Pelabuhan Dumai 
Minggu, 10 Oktober 2021 - 14:53

Atasi Persoalan Petani Padi Meranti, Gubri Tawarkan Normalisasi Sungai
Sabtu, 09 Oktober 2021 - 20:14

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2020 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com