PEKANBARU - Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Dr Gulat ME Manurung MP,C.IMA, mengatakan, dua bulan sudah berlalu keterpurukan petani sawit dengan anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang terjadi secara merata di 22 provinsi sawit.

Baik untuk harga TBS petani swadaya yaitu Rp1.150/kg dengan rerata 72% (petani swadaya non mitra) di bawah harga TBS sebelum larangan ekspor (Rp4.250/kg TBS) dan 56% di bawah harga penetapan Disbun setiap bulan.

Sementara itu, harga TBS petani bermitra Rp2.010/kg, 52% di bawah harga sebelum larangan ekspor dan 24% di bawah harga Disbun. Harga Pokok Produksi TBS Petani saat ini Rp2000-Rp2.250/Kg TBS.

"Pemerintah harus gerak cepat untuk mendongkrak harga TBS petani dengan cara Mencabut Peraturan yang menekan harga TBS Petani. Saat ini Peraturan yang kami sebut beban adalah BK, PE, DMO-DPO dan FO (flush-out)," ujar Gulat dalam keterangan tertulis kepada CAKAPLAH.com

Dari perhitungan Apkasindo, sambung Gulat, Beban tersebut BK (Bea Keluar) diturunkan dari US$288/ton menjadi US$ 200/ton dan PE (Pungutan Ekspor) dari US$200 ditekan menjadi US$100 totalnya menjadi 350 USD. Jika asumsinya harga CPO Rotterdam dari US$1.400 – US$350 = US$1.050/ton. Maka, 1.050 x Rp.15.600 =  Rp.15.500/Kg CPO = Rp.3.300/kg.

Artinya, jika tetap menggunakan regulasi PE BK DMO DPO FO maka beban TBS adalah USD 753 (Rp.9400), yang artinya harga TBS Petani hanya Rp2010/kg TBS. Jika digabungkan Beban PE BK DMO DPO DAN FO itu adalah Rp1.290/kg TBS (3.300-2010).

"Tentu ini beban yang luar biasa yang harus kami gendong sebagai petani kecil dengan keringat dan tulang kering kami," kata Gulat.

Dari pengamatan Apkasindo, tender KPBN hari ini rerata Rp8.898/Kg hampir merata di semua titik lokasi CPO, seperti Belawan, Siak, Teluk Nayur, Palembang, Palopo. Dengan harga ini Maka TBS Petani akan dihargai Rp1.500-1.900/kg.

Selain itu, pabrik sawit sudah sangat terancam karena di satu sisi, PKS didesak oleh Petani untuk membeli TBS mereka, namun disatu sisi tangki timbun penuh, demikian juga dengan Refinary. Dimana lambatnya eksport dari Refinery mengakibatkan serapan CPO dari PKS menjadi lambat bahkan terhenti. Keterlambatan ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

"Dari 1.118 unit pabrik sawit diperkirakan 58 pabrik tutup total beroperasi. Sedangkan, 114 unit pabrik sawit buka tutup," jelas Gulat.

Kondisi ini berdampak kepada petani. Menurut Gulat, keluarga Petani saat ini sangat menderita, sementara petani sangat membutuhkan biaya untuk sekolah anak, berobat, dan ekonomi rumah tangga.

Ia mengatakan, saat ini anak-anak petani harus berhenti sekolah sampai SMA Sederajat karena ketiadaannya biaya keluarga. Dan yang sudah kuliah berencana akan cuti kuliah.

"Kami tidak manja. Jika harga CPO dunia memang sedang anjlok kami memahaminya. Tapi karena CPO dunia sedang baik tapi harga yang kami terima justru sebaliknya, ini yang kami protes, karena semua dibebankan ke kami petani sawit," urainya.

Gulat menegaskan, semua pihak sangat dirugikan saat ini, baik petani, perusahaan, maupun negara. Petani Rugi Rp 18 Triliun, namun kalau dihitung sejak masalah minyak goreng ini kerugian sudah mencapai Rp 30 triliun.

"Usulan kami kepada Presiden supaya DMO, DPO, dan flush out segera dicabut. Karena petani yang terkena beban dari regulasi tersebut," ujar Gulat.

"Urusan Migor sejak awal sudah kami usulkan supaya disubsidi saja, supaya semuanya terjaga, migor tersedia terjangkau, harga TBS wajar yang diterima petani, perusahaan lancar ekspor dan negara mendapat devisa dan pajak. BPDP juga harus lebih memperhatikan kami Petani Sawit dan melakukan terobosan-terobosan sesuai dengan kewenangannya, seperti Pendirian PKS dan Pabrik MGS. Demikian juga prigram sarpras lainnya. Jangan menunggu, kita berpacu dengan waktu," pinta Gulat.

Gulat berharap, Presiden Jokowi beserta jajaran kabinet terkait seperti Luhut Panjaitan Menko Kemaritiman dan Investasi serta Ketua Dewan Pembina DPP Apkasindo Jend (TNI) Purn. Moeldoko, yang juga Kepala KSP RI segera bertindak untuk melindungi nasib 17 juta petani dan pekerja sawit.

"Pak Moeldoko sudah berhasil menjembatani usulan kami kepada Presiden tanggal 17 Mei lalu, supaya larangan ekspor dicabut saat itu. Kini kami kembali memohon supaya beban-beban TBS kami dikurangi, supaya kami petani menerima harga TBS yang layak dari kerja keras dan keringat kami petani kecil ini. Sekali lagi Pak Presiden, kami Petani sawit tidak manja tapi kami juga berhak mendapat perlindungan dari negara ini. Urusan Migor sudah jauh lebih baik saat ini, kini nasib kami yang justru semakin memprihatinkan," tukasnya.
 
(CAKAPLAH)