JAKARTA - Aksi Cepat Tanggap (ACT) membantah terlibat dalam pendanaan terorisme seperti yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Dana yang mana? Kita tidak pernah ada bantuan ke teroris," kata Presiden ACT Ibnu Khajar dalam konferensi pers di Kantor ACT, Senin (4/7/2022).

Ibnu juga mengaku heran mengapa ada tuduhan tersebut.

Menurutnya, ACT sering mengundang beberapa kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan sejumlah program filantropinya.

"Kami diundang, kami datang. ACT dianggap radikal, ada isu tersebut karena di tiap program kami undang entitas gubernur, menteri datang, dan bantuan pangan di depan Mabes TNI, kita kerja sama dengan Pangdam Jaya untuk distribusi bantuan dengan bagus," ujarnya.

Ibnu mengakui pihaknya pernah memberikan bantuan kepada korban Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Namun, bantuan tersebut untuk kemanusiaan.

Menurut Ibnu, penyaluran dana kemanusiaan itu tidak bisa tebang pilih. Ia mempertanyakan PPATK yang mengklaim telah menemukan indikasi transaksi keuangan ACT berkaitan dengan kegiatan terorisme.

"Kemanusiaan itu tidak boleh nanya ke siapa yang kami bantu? Kami berikan bantuan, mereka Syiah atau ISIS, karena mereka korban perang, kami sering bingung dana ke teroris dana yang ke mana," ujarnya.

Sebelumnya, PPATK mengindikasikan transaksi keuangan lembaga ACT yang diduga berkaitan dengan aktivitas terorisme. PPATK telah menyerahkan hasil pemeriksaan transaksi ACT ke beberapa lembaga aparat penegak hukum, seperti Densus 88 Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Transaksi mengindikasikan demikian (untuk kegiatan terorisme). Namun perlu pendalaman oleh penegak hukum terkait," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Senin (4/7).

Sementara itu, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri juga menyatakan telah membuka penyelidikan atas masalah pengelolaan dana masyarakat untuk bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh ACT.**"

cnnindonesia.com