PEKANBARU - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah,  Abdul Mu’ti mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap tim bayangan yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

Menurutnya, tim bayangan Nadiem tersebut tidak efisien jika diterapkan dan dapat mengundang pemikiran adanya praktik kolusi di kementerian

“Tim bayangan itu adalah sebuah inefisiensi. Keuangan negara sedang tidak baik-baik saja. Tim bayangan itu bisa mengundang interpretasi adanya kolusi. BPK dapat melakukan audit untuk memastikan tidak ada uang negara yang disalahgunakan,” tulis Abdul dalam akun twitter pribadinya, Senin 26 September 2022.

Abdul mengatakan bahwa istilah ‘Tim Bayangan’ di dalam sebuah kementerian baru pertama kali ini ada dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia. Padahal, kata dia, secara struktural di sebuah kementerian ada banyak pejabat yang jumlahnya mencapai ribuan mulai dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) hingga staf.

“Dalam sejarah Republik Indonesia baru kali ini saya mendengar istilah ‘tim bayangan’ dalam sebuah kementerian. Jumlahnya ratusan, semuanya digaji jutaan,” katanya.

Dihubungi Terpisah, Abdul Mu’ti mengatakan cuitannya itu untuk menyoroti tim bayangan yang dibentuk Nadiem Makarim.

Sebelumnya, Nadiem Makarim mengatakan ada organisasi ‘bayangan’ di luar Kemendikbudristek. Organisasi itu terlibat dalam mendesain produk produk kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbud.

Dia mengatakan tim berjumlah 400 orang itu berasal dari GovTech Edu yang berada di bawah PT Telkom Indonesia dan menjalin kontrak dengan Kemendikbudristek. Sebanyak 400 orang itu dibayar dengan anggaran Kemendikbudristek.

“Kami sekarang memiliki 400 manajer produk, insinyur perangkat lunak, ilmuwan data yang bekerja sebagai tim yang melekat untuk kementerian,” kata Nadiem dalam video yang diunggah di instagram @nadiemmakarim pada Rabu 21 September 2022.

Sebelumnya, Nadiem Makarim mengatakan ada organisasi ‘bayangan’ di luar Kemendikbudristek. Organisasi itu terlibat dalam mendesain produk produk kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbud.***

cnnindonesia