PEKANBARU - Inspektorat Kota Pekanbaru sedang melakukan pemeriksaan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru, diduga terkait dengan laporan jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) yang berbeda dengan jumlah yang ada fisiknya.

Laporan jumlah THL yang berbeda sangat berpotensi untuk dimanfaatkan oleh oknum pejabat di DLHK Pekanbaru dengan meraup keuntungan pribadi. Apalagi, jika menyangkut dengan anggaran pembayaran gaji THL.

Jika diistilahkan, dugaan banyak THL di DLHK Pekanbaru yang hanya 'numpang nama'. Orangnya tidak ada atau bekerja, tetapi honor tetap dicairkan setiap bulannya.

Tentu hal ini yang diduga membuat Inspektorat Kota Pekanbaru akhirnya turun mendalami persoalan ini.

Saat dikonfirmasi CAKAPLAH.com, Kamis (23/3/2023), Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru, Iwan Simanuel Simatupang tidak membantah hal tersebut.

“Kami memang ada turun juga saat ini ke DLHK tapi masalah lain. Bukan soal yang diduga ada pemberhentian ke THL. Kalau itu urusan internal lah. Ini masalah yang Pak Wali saat sidak ke DLHK itu,” kata Iwan.

Kata Iwan, tim dari Inspektorat Pekanbaru saat ini masih menindaklanjuti perintah dari Pj Walikota Pekanbaru untuk melakukan pemeriksaan dan mendalami terkait dengan perbedaan data yang dilaporkan oleh DLHK Pekanbaru.

“Ini soal jumlah THL nya beda dengan laporan ke kita. Saat ini kami masih bekerja dan melakukan pemeriksaan,” imbuhnya.

Dari data CAKAPLAH.com, sebaran jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) di Pemko Pekanbaru sebelum Muflihun menjabat sebagai Pj Walikota, mencapai 8.900 orang. Jumlah THL dari data tahun 2022 itu, DLHK Pekanbaru menjadi penyumbang terbanyak dengan 1.600 orang.

Jika perorang menerima upah atau honor maksimal Rp2 juta perorang, maka dalam sebulan anggaran yang dikeluarkan untuk membayar gaji mencapai Rp3,2 miliar.



Sumber
Cakaplah.com